Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tinggal Siregar, Michael Alpray; Sinaga, Elsa Nurhayati Roulinta; Siagian, Natanael Robona Asimi; Rafli, Ananda; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14199989

Abstract

Rental housing agreements are a common form of transaction in communities. This article aims to analyze the obligations of the parties to the rental agreement to rent dwellings, both on the tenant and owner's side. The method used in this study is normative law research or library law research. Owner's obligations include provision of livable housing, maintenance of facilities, and compliance with applicable legal provisions. On the other hand, the tenant's obligations include timely rent payment, maintaining the conditions of the house, and complying with the conditions agreed upon in the contract. The study also found that violations of these obligations could lead to legal disputes, making it important for both parties to understand their rights and obligations clearly.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING PADA ERA GIG ECONOMY DI INDONESIA Hamzah, Amanda Fitra; Yahia, Nawal Essam; Larasati, Giaby Amanda; Diksy, Khoirunnisa Putri; Sinaga, Elsa Nurhayati Roulinta
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.217

Abstract

Perkembangan gig economy di Indonesia secara signifikan mengubah hubungan ketenagakerjaan, termasuk praktik outsourcing yang semakin banyak dilakukan melalui platform digital berbasis aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum dan kedudukan hukum pekerja outsourcing dalam gig economy di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja dalam perjanjian outsourcing di platform gig economy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa pekerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, namun implementasinya dalam gig economy masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kejelasan status ketenagakerjaan, kepastian upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan perjanjian kerja yang lebih transparan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja outsourcing di platform gig economy, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan Indonesia.