Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis penyebab temuan berulang apbdes pada audit internal inspektorat daerah Silalahi, Roubert Arsa Paringotan; Nuswantara, Dian Anita
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14590871

Abstract

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan berulang masih sering ditemui. Teori keagenan menjadi penjelas mengapa demikian. Penelitian ini mencoba mengambil sudut berbeda menggunakan pembaharuan penggabungan kerangka teori keagenan dan perspektif kesalahan organisasi dengan mengidentifikasi temuan berulang sebagai suatu fenomena yang dialami baik dari sisi auditor maupun sisi auditee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab temuan berulang atas pengelolaan dana APBDes pemerintah desa dalam pemeriksaan Audit Internal Reguler Inspektorat Daerah. Penelitian ini merupakan studi fenomenologi yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksploratori. Metode ini digunakan agar data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna dengan mencari tahu lebih dalam mengenai focus penelitian berdasarkan fenomena yang dialami dan informasi yang dikumpulkan dari narasumber melalui wawancara mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Data ini ditriangulasikan dengan data lain yang diperoleh dari observasi dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif dengan mentranskip, mencoding, menyajikan dalam bentuk teks dan tabel, dan membuat suatu kesimpulan serta melakukan interpretasi . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab temuan berulang atas pengelolaan dana APBDes pemerintah desa dalam pemeriksaan Audit Internal Reguler Inspektorat Daerah dari sisi auditor adalah: 1) Keterbatasaan Auditor dalam kuantitas Sumber Daya Manusiany. Sedangkan dari sisi auditee adalah: 1) Kurangnya kualitas sumber daya manusia perangkat pemerintah Desa; 2) Kurangnya integritas dan nilai etika aparatur; 3) Lemahnya sistem pengendalian Internal; 4) Aturan; 5) Sarana dan prasarana.
Analisis Penyebab Temuan Berulang APBDES pada Audit Internal Inspektorat Daerah Silalahi, Roubert Arsa Paringotan; Nuswantara, Dian Anita
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 2 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas (In Press)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i2.3007

Abstract

Research indicates that recurring findings are still frequently encountered. Agency theory explains why this is the case. This study attempts to take a different angle by integrating the agency theory framework with the perspective of organizational error, identifying recurring findings as a phenomenon experienced by both auditors and auditees. The aim of this research is to analyze the causes of recurring findings in the management of village government APBDes funds during the Regular Internal Audit conducted by the Regional Inspectorate. This research is a phenomenological study using a qualitative and exploratory approach. This method is used to obtain more complete, in-depth, credible, and meaningful data by delving deeper into the research focus based on the phenomena experienced and information collected from sources through in-depth interviews, ensuring that the research objectives can be achieved. This data is triangulated with other data obtained from observation and documentation studies, then analyzed interactively by transcribing, coding, presenting in text and table formats, and drawing conclusions and interpretations. The results of this study indicate that the causes of recurring findings in the management of village government APBDes funds during the Regular Internal Audit conducted by the Regional Inspectorate from the auditor's perspective are: 1) Limited quantity of human resources available to the auditors. From the auditee's perspective, the causes are: 1) Lack of quality human resources within the village government apparatus; 2) Lack of integrity and ethical values among officials; 3) Weak internal control systems; 4) Regulations; 5) Facilities and infrastructure.