Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik SOSIO KONSEPSIA: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Sulistyo, Alan
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
GAP ANALYSIS OF GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM INDICATORS TO ACCOUNTABILITY THEORY Sulistyo, Alan; Hestiana, Mia; Hasanah, Nurul; Sasono, Tusi
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 22 No 02 (2024): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v22i02.9575

Abstract

There was no concurrent rise in the corruption perception index subsequent to the observed elevation in AKIP scores. This observation suggests that the AKIP framework has not comprehensively assessed all dimensions of the accountability theory. This article examines the disparities that exist between accountability theory and the indicators employed in the AKIP assessment. The methodology employed in this study is a comprehensive review of existing literature. The analysis yielded the discovery that multiple AKIP indicators necessitate enhancement in order to align the measurement more closely with the theory of accountability. The indicators can be classified into two distinct categories, specifically technical indicators and conceptual indicators. Technical indicators encompass a range of metrics that are utilized to assess various aspects of performance. These indicators include outcome achievement indicators, which gauge the extent to which desired outcomes have been realized. Additionally, effectiveness and efficiency indicators are employed to evaluate the degree to which objectives are met in a timely and resource-efficient manner. Periodic reporting indicators are utilized to monitor and report on progress at regular intervals. Lastly, employee professionalism indicators are used to assess the level of professionalism exhibited by individuals within an organization. Conceptual indicators encompass several key dimensions, namely transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness.
Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sulistyo, Alan; Yayuk Sri Rahayu , Amy
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklat-bangprof), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3417

Abstract

Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan collaborative governance dalam kebijakan kesehatan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesehatan  jiwa melalui kerja sama antar-stakeholder. Meskipun demikian, temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif di DIY. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses kolaborasi berjalan baik dengan dialog tatap muka yang terstruktur dan upaya membangun kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya komitmen dan pemahaman bersama antar-aktor, serta belum adanya kerangka kerja implementatif. Kepemimpinan mampu menjalankan perannya dengan baik yang memfasilitasi inisiasi kerangka itu dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kesimpulannya, proses kolaborasi masih memiliki sejumlah tantangan dan memerlukan aturan dasar lebih baik agar kolaborasi lebih implementatif. Disarankan agar seluruh stakeholder di Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) terlibat dalam penyusunan RAD dan penerapan panduan TPKJM serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.
Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sulistyo, Alan; Yayuk Sri Rahayu , Amy
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 13 No. 3 (2024): Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Publisher : Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof Kesos), Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v13i3.3417

Abstract

Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan collaborative governance dalam kebijakan kesehatan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesehatan jiwa melalui kerja sama antar-stakeholder. Meskipun demikian, temuan awal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif di DIY. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses kolaborasi berjalan baik dengan dialog tatap muka yang terstruktur dan upaya membangun kepercayaan melalui kegiatan kolaboratif. Namun, tantangan muncul akibat kurangnya komitmen dan pemahaman bersama antar-aktor, serta belum adanya kerangka kerja implementatif. Kepemimpinan mampu menjalankan perannya dengan baik yang memfasilitasi inisiasi kerangka itu dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan panduan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM). Kesimpulannya, proses kolaborasi masih memiliki sejumlah tantangan dan memerlukan aturan dasar lebih baik agar kolaborasi lebih implementatif. Disarankan agar seluruh stakeholder di Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) terlibat dalam penyusunan RAD dan penerapan panduan TPKJM serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa di DIY.
Co-Authors Hestiana, Mia Nurul Hasanah Sasono, Tusi Yayuk Sri Rahayu , Amy