Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PARKIR LIAR DI WILAYAH JAKARTA BARAT MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI Prihadiati, Rr. Lyia Aina; Fhendy, Andreas
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.538

Abstract

Transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk mempercepat mobilisasi penduduk ini tidak selalu berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh lalu lintas yang semakin padat dan kondisi ini juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi terhadap pelaku pelanggaran parkir liar? Apa yang menyebabkan pelanggaran parkir liar meningkat di wilayah Jakarta Barat?,Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berkurangnya lahan parkir yang tersedia dapat menyebabkan penggunaan ruas jalan sebagai parkir liar dan membuat kemacetan yang banyak terjadi di Jakarta Barat dan penindakan yang di lakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Jakarta Barat terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut yaitu pencabutan pentil ban, penguncian ban kendaraan bermotor, pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Mayarakat Adat Pubabu – Besipae Atas Tanah Ulayat dan Hutan Adat di Wilayah Nusa Tenggara Timur Praswandho, Efhardian; Prihadiati, RR. Lyia Aina
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.1909

Abstract

The conflict between the Pubabu-Besipae Indigenous Community in East Nusa Tenggara and the provincial government reflects the complexity of the lack of recognition and protection of the Pubabu-Besipae Indigenous Community's rights to customary land and forest. Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution and various regulations have provided the legal basis for such recognition. However, implementation still faces obstacles, including the lack of government support for the recognition and protection of the Pubabu-Besipae Indigenous Peoples, including their rights related to customary land and forest. This research analyses the legal protections needed to ensure the Pubabu-Besipae indigenous community's right to recognition and protection as an indigenous community and to protect the right to customary land and customary forest to be managed by the Pubabu-Besipae indigenous community in a sustainable manner.