<![CDATA[Pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam proses penangkapan yang mengakibatkan kematian tersangka merupakan isu hukum dan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur tindakan kepolisian dalam penangkapan, serta implikasi dari penggunaan kekuatan berlebihan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengeksplorasi berbagai kasus yang melibatkan kematian tersangka, menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggota kepolisian dan bagaimana sistem hukum menanggapi insiden tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan dalam penggunaan kekuatan. Selain itu, faktor pelatihan dan budaya organisasi kepolisian berperan signifikan dalam membentuk perilaku anggota kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan peningkatan pelatihan untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tetap menghormati hak asasi manusia dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan fatal. Dalam melaksanakan tugas penangkapan dikenal adanya Standard Operating Procedure. Dengan adanya SOP dapat membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. Jika SOP tersebut dilanggar maka tentu ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan. Ketika terjadi kematian tersangka, penting bagi institusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan internal yang transparan. Proses ini harus melibatkan lembaga independen untuk memastikan objektivitas. Kematian dalam proses penangkapan tidak hanya berdampak pada keluarga tersangka tetapi juga pada komunitas. Kejadian ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah 1) Bagaimana dasar hukum yang mengatur penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian dalam proses penangkapan? 2) Apa saja kriteria yang menentukan apakah tindakan anggota kepolisian dalam penangkapan dapat dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan?. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penting bagi lembaga kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan, tetapi juga adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.]]>
