Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia SIYASI: Jurnal Trias Politica
Badruzzaman, Zaky
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEPENTINGAN POLITIK JANGKA PANJANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FENOMENA JUDICIALIZATION OF POLITICS PADA BEBERAPA PUTUSANNYA Badruzzaman, Zaky
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.30998

Abstract

This article aims to describe the phenomenon of judicialization of politics in Indonesia. This phenomenon became known at the beginning of the 21st century, which was marked by the resolution of matters relating to public policy, morality, education and political controversies through judicial institutions. The emergence of the judicialization of politics can be seen in the shift in the resolution of political conflicts which were previously resolved through political institutions, namely the MPR, to judicial-based resolution. To be able to see this phenomenon, this article will discuss the brief minutes of the formation of the Constitutional Court in Indonesia. From a socio-historical perspective, the establishment of the Constitutional Court is an institution that is not only intended to fulfill judicial interests, but also expands its presence into the political realm. Apart from that, this article will also explain the decision of the Constitutional Court regarding the institutional position of the Corruption Eradication Committee and the age limit for presidential and vice-presidential candidates to show that the phenomenon of judicialization of politics is clearly present in Indonesia through the Constitutional Court Decision.Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena judicialization of politics di Indonesia. Fenomena ini mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya penyelesaian yang berkaitan dengan perkara kebijakan publik, moralitas, pendidikan dan kontroversi politik melalui lembaga peradilan. Kemunculan judicialization of politics dapat terlihat pada pergeseran penyelesaian konflik politik yang tadinya diselesaikan melalui lembaga politik, yakni MPR menjadi penyelesaian yang berbasis judicial. Untuk dapat melihat fenomena tersebut, artikel ini akan membahas terkait dengan risalah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam perspektif sosio-hostoris, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan judicial, namun juga memperluas kehadirannya ke ranah politik. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan kelembagaan KPK dan batas usia capres dan cawapres untuk menunjukan bahwa fenomena judicialization of politics jelas hadir di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.
Problematika Hukum Netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Badruzzaman, Zaky; Yani, Ahmad; Ahmad Yani
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/kc30v476

Abstract

Netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan pemilu menjadi penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang Demokratis, sebab Presiden harus mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Namun dalam faktanya ditemukan berbagai ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yang pertama menguraikan problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan kedua, mendalami problematika Pertanggungjawaban Presiden terkait netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal dengan menguraikan aturan-aturan hukum dan menganalisis berbagai fakta terkait ketidaknetralan Presiden. Hasil kajian menunjukkan: pertama, Problematika regulasi terkait netralitas Presiden dalam pemilu pada level Undang-Undang Dasar tidak atur secara tegas, dan pada level Undang-Undang juga belum ada pengaturan yang secara khusus melarang Presiden untuk berpihak, bahkan permasalahan utama Undang-Undang Pemilu justru melegitimasi keberpihakan Presiden di dalam Pemilu. Hal ini menjadi penyebab rusaknya demokrasi, terjadinya abuse of power, conflict of interest, pelanggaran constitutional ethics dan meruntuhkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Kedua Problematika pertanggungjawaban Presiden berkaitan dengan netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 baik secara hukum, politik maupun etik tidak ditegakkan, hal ini disebabkan karena secara hukum belum ada regulasi yang mengatur mengenai larangan keberpihakan Presiden untuk berlaku netral di dalam proses Pemilu.
Kepentingan Politik Jangka Panjang Mahkamah Konstitusi dan Fenomena Judicialization of Politics Pada Beberapa Putusannya Badruzzaman, Zaky
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v1i2.30998

Abstract

This article aims to describe the phenomenon of judicialization of politics in Indonesia. This phenomenon became known at the beginning of the 21st century, which was marked by the resolution of matters relating to public policy, morality, education and political controversies through judicial institutions. The emergence of the judicialization of politics can be seen in the shift in the resolution of political conflicts which were previously resolved through political institutions, namely the MPR, to judicial-based resolution. To be able to see this phenomenon, this article will discuss the brief minutes of the formation of the Constitutional Court in Indonesia. From a socio-historical perspective, the establishment of the Constitutional Court is an institution that is not only intended to fulfill judicial interests, but also expands its presence into the political realm. Apart from that, this article will also explain the decision of the Constitutional Court regarding the institutional position of the Corruption Eradication Committee and the age limit for presidential and vice-presidential candidates to show that the phenomenon of judicialization of politics is clearly present in Indonesia through the Constitutional Court Decision.
Co-Authors Ahmad Yani ahmad yani