Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur Wawan Erizona; Aldri Frinaldi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1160

Abstract

Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
Evaluasi Penerapan Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman Wawan Erizona; Lince Magriasti
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 10 No 1 (2026): Public Service and Governance
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v10i1.651

Abstract

The Child Identity Card (KIA) Program is a national policy in the field of population administration that aims to provide official identification for children as part of fulfilling civil rights and improving the quality of public services. In Padang Pariaman Regency, the KIA Program has been implemented for the past few years, but KIA ownership is not yet optimal. Problems encountered include low public understanding and awareness of the benefits of KIA, the lack of integration of KIA with other public services such as education and health, and technical obstacles in the document issuance and distribution process. This study aims to evaluate the implementation of the Child Identity Card (KIA) Program in Padang Pariaman Regency by examining policy implementation, policy outcomes, and supporting and inhibiting factors for its implementation by the Population and Civil Registration Office. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies with Disdukcapil (District Population and Civil Registration) officials, village officials, schools, and the community as service recipients. Data analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility, as well as Pressman and Wildavsky's implementation framework, which includes resource availability, inter-agency coordination, clarity of tasks and procedures, and bureaucratic complexity. The results indicate that the implementation of the KIA Program in Padang Pariaman Regency has been carried out administratively through various service innovations and is relatively efficient. However, effectiveness, adequacy, equity, and feasibility are not optimal due to limited infrastructure, weak cross-sectoral coordination, and low utilization of KIA in public services. Therefore, policy strengthening and cross-sectoral integration are needed so that the benefits of the KIA Program can be felt more evenly and sustainably.