Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Meysita Arum Nugroho
Unknown Affiliation
Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konsep Formulasi Bank Tanah untuk Reforma Agraria dalam Perspektif Perbandingan Hukum Roby Guntoro; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.729 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4141

Abstract

Abstrak Landasan filosofis dan yuridis pembentukan bank tanah yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warganya seperti pekerjaan, penghidupan yang layak, tempat tinggal, sumber makanan hingga lingkungan yang memadai. Salah satu sumber daya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut melalui pemanfaatan tanah secara produktif dan optimal di seluruh wilayah NKRI. Pemanfaatan tanah yang produktif dapat dilakukan melalui pembentukan bank tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Pengaturan bank tanah menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat dalam Bab VIII tentang Pengadaan Tanah, Bagian Keempat tentang Pertanahan sesuai Pasal 125-135, antara lain memuat tentang tugas dan fungsi bank tanah, kewenangan bank tanah, hak atas tanah, sumber kekayaan bank tanah, struktur/kelembagaan bank tanah, jaminan ketersediaan tanah. Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Perbandingan Hukum Abstract The philosophical and juridical basis for the formation of a land bank is that the state has an obligation to fulfill the basic rights of its citizens such as employment, decent livelihood, shelter, food sources to an adequate environment. One of the resources that can realize this goal is through productive and optimal land use throughout the territory of the Republic of Indonesia. Productive land utilization can be done through the establishment of a land bank aimed at the prosperity and welfare of all Indonesians. This is in line with the provisions contained in the preamble mandate and Article 33 of the 1945 NRI Constitution. Land bank regulation according to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is contained in Chapter VIII on Land Acquisition, The Fourth Part on Land in accordance with Article 125-135, among others, contains the duties and functions of land banks, land bank authorities, land rights, sources of land bank wealth, land bank structure/institutions, guarantees of land availability. Keywords: Land Bank, Agrarian Reform, Legal Compariso
Pandangan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Profesionalisme Pejabat Akta Tanah Atas Pensertifikatan Tanah Milik Adat Joko Sulistiyo; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.078 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4165

Abstract

Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, PPAT terbatas pada kewajiban untuk mendaftarkan dan menyerahkan akta tersebut. berikut dokumen yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah, sedangkan untuk biaya pensertifikatan bukan tugas dan tanggung jawab PPAT, melainkan terserah kepada pihak yang bersangkutan, apabila akta berikut dokumen ini telah diterima oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini PPAT dinyatakan tidak ikut terlibat dikarenakan PPAT hanya diberikan wewenang membuat suatu akta dari bukti yang diberikan oleh para pihak. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PPAT, Tanah Adat Abstract The results showed that the registration of land rights of indigenous peoples, the responsibility of the land deed-making official, PPAT is limited to the obligation to register and submit the deed. the following documents related to the transfer of land rights, while the cost of certification is not the duty and responsibility of the PPAT, but is up to the party concerned, if the deed following this document has been received by the Land Office. In this case, PPAT is declared not to be involved because PPAT is only given the authority to make a deed from the evidence provided by the parties. Keywords: Land Registration, PPAT, Customary Land
Konsep Formulasi Bank Tanah untuk Reforma Agraria dalam Perspektif Perbandingan Hukum Roby Guntoro; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4141

Abstract

Abstrak Landasan filosofis dan yuridis pembentukan bank tanah yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warganya seperti pekerjaan, penghidupan yang layak, tempat tinggal, sumber makanan hingga lingkungan yang memadai. Salah satu sumber daya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut melalui pemanfaatan tanah secara produktif dan optimal di seluruh wilayah NKRI. Pemanfaatan tanah yang produktif dapat dilakukan melalui pembentukan bank tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Pengaturan bank tanah menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat dalam Bab VIII tentang Pengadaan Tanah, Bagian Keempat tentang Pertanahan sesuai Pasal 125-135, antara lain memuat tentang tugas dan fungsi bank tanah, kewenangan bank tanah, hak atas tanah, sumber kekayaan bank tanah, struktur/kelembagaan bank tanah, jaminan ketersediaan tanah. Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Perbandingan Hukum Abstract The philosophical and juridical basis for the formation of a land bank is that the state has an obligation to fulfill the basic rights of its citizens such as employment, decent livelihood, shelter, food sources to an adequate environment. One of the resources that can realize this goal is through productive and optimal land use throughout the territory of the Republic of Indonesia. Productive land utilization can be done through the establishment of a land bank aimed at the prosperity and welfare of all Indonesians. This is in line with the provisions contained in the preamble mandate and Article 33 of the 1945 NRI Constitution. Land bank regulation according to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is contained in Chapter VIII on Land Acquisition, The Fourth Part on Land in accordance with Article 125-135, among others, contains the duties and functions of land banks, land bank authorities, land rights, sources of land bank wealth, land bank structure/institutions, guarantees of land availability. Keywords: Land Bank, Agrarian Reform, Legal Compariso
Pandangan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Profesionalisme Pejabat Akta Tanah Atas Pensertifikatan Tanah Milik Adat Joko Sulistiyo; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4165

Abstract

Abstrak Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah, PPAT terbatas pada kewajiban untuk mendaftarkan dan menyerahkan akta tersebut. berikut dokumen yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah, sedangkan untuk biaya pensertifikatan bukan tugas dan tanggung jawab PPAT, melainkan terserah kepada pihak yang bersangkutan, apabila akta berikut dokumen ini telah diterima oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini PPAT dinyatakan tidak ikut terlibat dikarenakan PPAT hanya diberikan wewenang membuat suatu akta dari bukti yang diberikan oleh para pihak. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PPAT, Tanah Adat Abstract The results showed that the registration of land rights of indigenous peoples, the responsibility of the land deed-making official, PPAT is limited to the obligation to register and submit the deed. the following documents related to the transfer of land rights, while the cost of certification is not the duty and responsibility of the PPAT, but is up to the party concerned, if the deed following this document has been received by the Land Office. In this case, PPAT is declared not to be involved because PPAT is only given the authority to make a deed from the evidence provided by the parties. Keywords: Land Registration, PPAT, Customary Land
Co-Authors Joko Sulistiyo Roby Guntoro