Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah
AdiTriyanto, Sigit
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
BISNIS YANG BERETIKA DAN KAITANYA DENGAN GLOBALISASI AdiTriyanto, Sigit; Tajiri, Haidir
Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55656/tjmes.v6i1.323

Abstract

Sekitar tanggal 12 Juni 2015, Aljazeera.com menyampaikan bahwa India adalah negara dengan buruh anak-anak termiskin di dunia, dengan jumlah kurang lebih dari 28 juta anak-anak. Di hampir seluruh dunia saat itu terdapat kurang lebih dari 150 juta anak-anak berusia 5-15 tahun yang memungkinkan terlibat di jalur perdagangan. Laporan PBB di tahun yang sama menyatakan 300 juta manusia hidup dalam tekanan kemiskinan di india. Kendati demikian india telah mengerjakan hukum perburuhan yang melarang Pabrik-pabrik mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun, akan tetapi Perdana Menteri Narendra Modi “hanya” akan mengamandemen peraturan hukumnya dan tidak menghilangkannya. Alasan penguasa India agar tetap membolehkan anak-anak bekerja ialah suatu hal yang sudah semestinya andaikata anak petani membantu sanak familinya setelah jam pelajaran. Jadi, pelaku usaha tidak menginginkan wujud pekerjaan dalam komoditi tersebut tidak boleh karena produsennya anak-anak. The Bachpan Bachao Andolan (BBA), adalah LSM yang diketuai oleh yang menjuarai Nobel Perdamaian 2014, Kailash Satyarthi memberikan masukan amandemen RUU yang akan diaplikasikan oleh PM India, “Saat ini anak-anak di bawah usia 14 tidak diizinkan untuk 18 macam pekerjaan dan 65 macam dalam proses dengan alasan dianggap membahayakan. Kendati demikian harus di mengerti juga, ada sudut pandang berbeda jelas antara anak-anak yang bekerja untuk sanak famili dan pekerja anak yang berkaitan dengan perusahaan keluarga. Buruh anak sangat perlu diterangkan ciri-cirinya secara spesifik dan secara jelas dalam undang-undang agar anak-anak tidak dieksploitasi pada nama pekerjaan yang bergolongan keluarga. Pada dasarnya, mempekerjakan anak-anak untuk terlibat langsung dalam bisnis serta perburuhan telah menjadi hal tidak etis terorganisir terbesar di dunia dan hal demikian akan terus berkelanjutan dilakukan atas nama Perusahaan famili.
ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU PADA TAHUN 2045 AdiTriyanto, Sigit; Sanuri, Sanuri; SAmin, Moch
Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55656/tjmes.v4i1.265

Abstract

The 2024 State Budget (APBN) aims to accelerate inclusive and sustainable economic transformation by increasing productivity and realizing high-value-added economy. To achieve Advanced Indonesia 2045, two main strategies are implemented: short-term and medium-long-term. The short-term focus is to strengthen the economic foundation through controlling inflation, eradicating extreme poverty to 0-1% by 2024, reducing stunting prevalence to 14%, and boosting investment. High economic growth cannot rely solely on household consumption but requires substantial investment. In the medium-long term, the strategy includes addressing gaps in human resources, infrastructure, and institutions. The government focuses on developing superior human resources through education, health, and social protection programs, while also pursuing infrastructure development targets in information technology, energy, and food sectors. Institutional reforms are conducted by improving quality public services and bureaucratic reform. The 2024 APBN prioritizes education, health, social protection, food security, infrastructure, and maintaining legal and security stability. The 2024 APBN also supports the development of the new capital city (IKN), simultaneous elections, reducing stunting prevalence, and improving the welfare of civil servants (ASN), military (TNI), police (Polri), and retirees through salary and pension increases.  
Co-Authors SAmin, Moch Sanuri Tajiri, Haidir