This Author published in this journals
All Journal Jurnal NORMATIF
Jelly Leviza
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kepastian hukum terhadap pemenang lelang dalam lelang agunan bank (Studi Kasus pada Putusan Nomor 193/PDT.G/2019/PN.PTK) Nurhayati M Sinaga; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza; Affila Affila
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i2.315

Abstract

Using common violations, the Law on Liability gives the creditor the privilege of executing the object in his power. Furthermore, repayment of receivables is taken from the proceeds of the auction with priority rights from other creditors. Through Pirate Execution based on the executory title stated in the Certificate of Dependent Rights Following the provisions of Article 11 paragraph (2) letter KUUHT, APHT stipulates the emptying of the object of the dependent right at the time of execution of the dependent right, so that the debtor is obliged to follow the auction decision and has no reason to refuse the emptying. In the Universal People's Credit Bank, there was a conflict because the debtor did not pay the receivables following the previous agreement. As a result, the creditor, the Universal People's Credit Bank in Pontianak, executed the guarantee through a public auction. However, the debtor made legal efforts to oppose (verzet), and the debtor filed an objection in case No.193/Pdt.G/2019/PN. Ptk.The winner of the auction cannot reverse the name or control the auction results. This study used a normative jurisprudence law approach. This method deals with problems by studying the provisions of applicable laws and regulations. The focus of this study is descriptive analysis. Therefore, the decision of civil case No. 193/Pdt.G/2019/PN.Ptk, Deed of Auction Minutes No. 492/53/2020, Law No. 10 of 1998, Law on Dependent Rights No. 4 of 1996, Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, and Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Technical Guidelines for Auction Implementation are the subjects of this study. The research reveals the efforts of the block applicant and the Land Office to file an Unlawful Action lawsuit with the Court to remove the block as legal protection for the auction winner. The winner of the auction can also ask the District Court to stop the auction object. In decision number 193/Pdt.G/2019/PN.Ptk, the Panel of Judges stated that the object of the dependent rights used by the Plaintiff as collateral has the same executory power as a court decision that has permanent legal force. Under the executory title, an execution auction can be conducted directly, and the debtor must leave or vacate the property of the lien. Because it has violated the civil rights of others, the plaintiff's actions are included in the category of unlawful actions. To avoid juridical obstacles, the government should be able to amend and add clauses in the UUHT by giving authority or directly appointing bailiffs and police officers to execute collateral emptying as evidenced by the deed of auction minutes to ensure legal certainty in the process of execution of dependent rights. Thus, KPKNL and the Bank can synergize with these rules by carrying out auction execution procedures
Tanggungjawab hukum penjual barang bekas online atas kondisi barang yang rusak (studi pada aplikasi Carousell) Putri Rezeki Lubis; Saidin; Rosnida Sembiring; Jelly Leviza
Jurnal Normatif Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v4i1.353

Abstract

Pelaksanaan jual beli melalui aplikasi Online, khususnya aplikasi Carousell cenderung mengalami masalah, dimana permasalahannya adalah kerap kali akun toko yang ada di aplikasi Carousell memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, rusak atau cacat, dimana barang yang dikirimkan selalu tidak sesuai harapan konsumen, sehingga membuat konsumen di apliaksi Carousell melakukan komplain dan menuntut ganti rugi terhadap barang bekas yang sudah dipesan dan dibayar oleh konsumen melalui akun penjual yang tertera di aplikasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari aplikasi Carousell, serta berasal dari studi kepustakaan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti undang-undang tentang perdagangan, ITE dan undang-undang perlindungan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagi penjual tanggung jawab hukum dimulai dari kesepakatan melalui tandatangan elektronik pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 11 Ayat 1 dan 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, hingga penyediaan informasi yang berkaitan dengan data usaha, data barang yang akan diperjualbelikan, spesifikasi barang, persyaratan teknis barang, kesesuaian harga, jasa yang ditawarkan di aplikasi, serta cara pembayaran yang mudah dan gampang sesuai dengan Pasal 65 Ayat 1-4 undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 8 Ayat 2 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kualitas barang ketika transaksi jual beli ketika transaksi jual beli sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1-5 undang-undang No. 8 tahun 1999 yang memuat perlindungan hukum bisa berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan mengganti barang tersebut, atau mengganti biaya yang dikeluarkan konsumen, serta tuntutan pidana. Untuk penyelesaian sengketa jual beli melalui aplikasi Online yang terbaik adalah sesuai dengan yang tercantum di Pasal 38 dan 39 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat penyelesaian sengketa dengan melakukan gugatan perdata di peradilan arbitrase dengan didampingi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memuat tentang keabsahan mengenai tuntutan konsumen, serta berapa ganti rugi yang harus dibayarkan ke konsumen, jika terjadi sengketa.
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik rumah hunian yang dibangun di atas gedung dengan fungsi usaha Rehulina Dwitanty Sitepu; Zaidar; Maria Kaban; Jelly Leviza
Jurnal Normatif Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v4i1.356

Abstract

Cosmo Park, sebuah perumahan di atas gedung pusat perbelanjaan Thamrin City, menimbulkan pertanyaan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik rumah hunian. Meskipun berdiri di atas gedung fungsi usaha, setiap unit diberikan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, menimbulkan ketidaksesuaian dengan tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun yang menekankan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaturan hukum, konsep kepemilikan, dan perlindungan hukum bagi pemilik rumah di Cosmo Park. Metode yuridis normative digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif. Pengaturan hukum pembangunan dan kepemilikan rumah hunian di atas gedung diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Perlindungan hukum terhadap pemilik rumah hunian di atap gedung fungsi usaha dilakukan melalui upaya hukum di peradilan.Dengan demikian, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan klarifikasi hukum terkait rumah hunian yang dibangun di atas gedung dengan fungsi usaha seperti Cosmo Park, untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik rumah