<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemolisian masyarakat (Polmas) dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan jalanan di wilayah hukum Polresta Padang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota Polresta Padang, Bhabinkamtibmas, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM), dan elemen masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Polmas di Polresta Padang belum optimal. Pembentukan FKPM secara top-down mengurangi keterlibatan aktif masyarakat, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, akibat pengaruh sejarah sistem perpolisian yang cenderung militeristik. Selain itu, regulasi hukum yang membatasi penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan (afdoening buiten process) menjadi kendala utama dalam penanganan kejahatan ringan. Koordinasi lintas fungsi antarinstansi juga masih minim, dan anggota FKPM memerlukan pelatihan berkelanjutan dalam deteksi dan penyelesaian masalah keamanan serta ketertiban masyarakat.Penelitian ini merekomendasikan pendekatan bottom-up dalam pembentukan FKPM, peningkatan program sosialisasi kemitraan Polri dan masyarakat, revisi regulasi hukum terkait penyelesaian pidana ringan, pelatihan berkala bagi anggota FKPM, serta optimalisasi koordinasi lintas fungsi dengan melibatkan dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan langkah-langkah ini, Polmas diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif]]>
