<![CDATA[ABSTRACT This study aims to evaluate the legal protection for consumers purchasing expired instant food in Bengkayang, Ledo District and identify the factors contributing to the circulation of such products. Using an empirical approach with descriptive methods, data were collected through observations, interviews, and literature reviews. Respondents included consumers, business operators, and related institutions such as the BPOM (Food and Drug Supervisory Agency) and the Bengkayang District Health Office.The findings indicate that weak oversight by authorities, low awareness among business operators, and limited consumer literacy are the primary factors enabling the circulation of expired products. An analysis of regulations, such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 on Food, reveals that while these regulations provide adequate legal protection, their implementation on the ground remains insufficient.This study recommends strengthening oversight through synergy among BPOM, local governments, and business operators, as well as increasing consumer education on the importance of food safety. Furthermore, stricter enforcement of the law against violators is necessary to enhance consumer trust and prevent adverse effects on public health.Keywords: Consumer Protection, Expired Food, Food Safety, Regulatory Implementation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen Pembeli Makanan Instan kadaluarsa di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peredaran produk tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur. Data dikumpulkan dari konsumen, pelaku usaha, dan instansi terkait, termasuk BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan oleh pihak berwenang, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta minimnya literasi konsumen menjadi penyebab utama peredaran produk kadaluarsa. Analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengungkapkan bahwa meskipun regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang memadai, implementasinya di lapangan masih lemah.Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan melalui sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta peningkatan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Keamanan PanganKata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Keamanan Pangan, Implementasi Regulasi.]]>
