<![CDATA[ ABSTRACT This research examines the effectiveness of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 on beggars in the Pontianak City area, South Pontianak Regency, especially at the Tanjungpura"“Imam Bonjol intersection and the Waterfront tourist area. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and determine the factors that influence the Regional Government in the Implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021. This research uses empirical methods with an approach analytical descriptive, involving interviews with related parties such as the Pontianak City Social Service and the Pontianak City Civil Service Police Unit. The research results show that the implementation of these regulations is still not fully effective. Even though there are efforts in the form of routine raids, socialization and rehabilitation of the existence of beggars still exists. Factors inhibiting implementation include weak enforcement of sanctions, budget limitations, lack of public awareness, and the high number of beggars who return to beg after the control. Efforts to empower beggars through skills training and economic support have also not provided significant results. Recommendations that can be given are increasing coordination between agencies, optimizing supervision, and a more effective empowerment approach to reduce begging activities in a sustainable manner. Keywords : Legal effectiveness, begging, public order, Regional Regulations, Pontianak City ABSTRAKPenelitian ini mengangkat tentang efektivitas Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 terhadap pengemis di kawasan Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan, khususnya di Persimpangan Tanjungpura"“Imam Bonjol dan kawasan wisata Waterfront. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum efektif sepenuhnya. Meskipun terdapat upaya berupa razia rutin, sosialisasi dan rehabilitasi keberadaan pengemis masih tetap ada. Faktor penghambat implementasi meliputi lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tingginya jumlah pengemis yang kembali mengemis setelah penertiban. Upaya pemberdayaan pengemis melalui pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi juga belum memberikan hasil yang signifikan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pengawasan, serta pendekatan pemberdayaan yang lebih efektif untuk mengurangi aktivitas mengemis secara berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas hukum, pengemis, ketertiban umum, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.]]>
