<![CDATA[Abstract The resolution of land dispute cases through mediation is considered one of the best alternative dispute resolution mechanisms compared to other systems and forms of ADR. The problem formulation is "What factors prevent the implementation of handling and resolving land dispute cases through mediation at the Land Office of Melawi Regency?" This research aims to uncover the factors that hinder the smooth conduct of land dispute mediation at the BPN of Melawi Regency, as well as to reveal the impacts resulting from the failure of land dispute mediation at the BPN of Melawi Regency. This research uses a method to find out. It is empirical research; Empirical law is legal research that examines the legal behavior of society or individuals in relation to the law. This research uses primary data obtained directly from the community, such as the results of interviews and documentation. The results of the research indicate that the implementation of handling and resolving land dispute cases through mediation at the Land Office of Melawi Regency has faced failure. The internal factor that acts as a barrier is the relatively low human resources of the community in Melawi Regency. External factors that hinder the resolution of land disputes through mediation at the Land Office of Melawi Regency consist of three aspects: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. Keywords: Land disputes, Implementation, Mediation AbstrakPenyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi adalah salah satu upaya dianggap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terbaik dibanding sistem dan bentuk ADR lainnya. Adapun rumusan masalah "Faktor apa saja yang membuat implemetasi penanganan dan penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tidak dapat dilaksanakan?". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor apa saja yang membuat mediasi sengketa tanah di BPN Kabupaten Melawi tidak berjalan dengan lancar serta mengungkapkan dampak apa saja yang terjadi, akibat dari gagalnya mediasi sengketa tanah di BPN Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metodeuntuk mengetahui. adalah penelitian empiris, hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. penanganan dan penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi mengalami kegagalan. Faktor internal yang menjadi penghambat adalah SDM masyarakat Kabupaten Melawi yang relatif rendah. Faktor eksternal kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu : Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Kata Kunci : Sengketa tanah, Implementasi, Mediasi]]>
