Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Repositori Imwi Borobudur Law and Society Journal
Purwanto, Rahma Alya
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Label Halal Terhadap Daya Beli Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Subang Jawa Barat Ramadhan, Rifat Aidil; Purwanto, Rahma Alya; Utami, Risa Wahyu
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 8 No. 4 (2025): Cakrawala Repository IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v8i1.768

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tujuan dan metode penulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur yang mengandalkan berbagai literatur artikel jurnal untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualiatif karena data yang dihasilkan berupa deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap daya beli produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Subang Jawa Barat. Kepastian hukum dalam labelisasi produk halal oleh pelaku UMKM makanan di Kabupaten Subang ini sudah terjamin bahkan pemerintah sudah mengatur dengan rinci dalam Undang- Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal seluruh pasalnya mengatur mengenai Jaminan Produk Halal. Realita banyak produk makanan yang beredar di Kabupaten Subang yang belum terjamin kehalalannya, sehingga undang-undang ini keberadaannya sangat di nanti oleh masyarakat demi terjaminnya makannya halal yang beredar di masyarakat. Dengan menerapkan identitas sebagai kepastian hukum dalam label halal di Kabupaten Subang, diharapkan akan tercipta sistem yang kuat, adil, dan dapat diandalkan dalam menjamin kehalalan makanan. Dalam rangka menciptakan sistem label halal makanan yang kuat, pemahaman akan tiga identitas hukum ini adalah esensial. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang saling melengkapi dan membentuk fondasi hukum yang kokoh dalam mewujudkan label halal yang sah dan dapat dipercaya bagi konsumen Muslim.
Harmonising Indonesia’s New Code of Criminal Procedure with International Fair Trial Standards: Protecting the Rights of Suspects Wardani, Natama Khofifah; Fadillah, Reviana Putri; Purwanto, Rahma Alya; Harahap, Mirna Nirmala Sari; Budiastuti
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/18098

Abstract

Indonesia has been bound by the International Covenant on Civil and Political Rights since 2005, yet its Code of Criminal Procedure of 1981 was written in a crime-control paradigm and was often criticised for protecting suspects only formally. That Code was repealed by Law No 20 of 2025, which has applied since 2 January 2026. This normative study asks how far the rights of suspects in the repealed and the new Code are harmonised with the fair trial guarantees of articles 9, 10 and 14 of the Covenant, and where harmonisation is still needed. It uses statutory, conceptual and comparative approaches to the Covenant, the General Comments of the Human Rights Committee, the 1981 Code, Law No 20 of 2025 and the secondary literature. The 1981 Code recognised most Covenant rights in form but limited mandatory counsel to serious or indigent cases, left detention to wide discretion and had no exclusionary rule. The 2025 Code narrows several gaps: it sets evidential thresholds for designation, arrest and detention, strengthens advocates and widens pretrial review. It keeps the old thresholds for assigned counsel, has broad detention grounds and gives limited protection against coerced statements. Implementing regulations and judicial practice should close these gaps.
Co-Authors Budiastuti Fadillah, Reviana Putri Harahap, Mirna Nirmala Sari Ramadhan, Rifat Aidil Utami, Risa Wahyu Wardani, Natama Khofifah