Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Jurnal Riset Ilmiah
Yusuf, Arni
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategic issues in the reform of the criminal procedure code towards an inclusive and effective criminal justice system Yusuf, Arni
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5874

Abstract

Law Number 8 of 1981 established the Criminal Procedure Code (KUHAP) as the foundation of Indonesia's criminal justice system. However, the Criminal Procedure Code faces significant challenges in maintaining relevance to contemporary legal and societal developments, particularly regarding victim recovery, functional differentiation among law enforcement institutions, and the protection of suspects’ and defendants’ procedural rights. This research aims to evaluate the Criminal Procedure Code's effectiveness in addressing these challenges and propose reforms to create a more inclusive and effective criminal justice system. Employing normative descriptive and juridical-analytical methodologies, the study examines relevant legal provisions and identifies practical solutions. The key findings highlight the Criminal Procedure Code’s inadequacies in facilitating restorative justice for victims, its lack of clear institutional coordination mechanisms, and barriers to procedural rights accessibility for suspects and defendants. The research contributes by advocating for revisions to the Criminal Procedure Code to incorporate restorative justice principles for victim recovery, strengthen coordination among law enforcement agencies, and enhance the accessibility of procedural rights for suspects and defendants. These reforms aim to enhance the efficiency of the legal system and deliver substantive justice for all stakeholders involved.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM yusuf, Arni; Wantu, Fence m.; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan No.156/Pid.B/2022/Pn.Lsm dan Putusan No.365/Pid.B/2023/Pn.Pbr. Perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa, meskipun kasus yang ditangani memiliki karakteristik serupa, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kajian ini berupaya mengidentifikasi kriteria yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan vonis serta implikasi dari disparitas putusan terhadap para pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim serta dampak hukum dari disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua perkara disebabkan oleh adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara, perbedaan geografis serta pendekatan masing-masing hakim dalam mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan terdakwa. Selain itu, ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 378 KUHP mengenai batas minimal dan maksimal kerugian serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai denda turut berkontribusi pada disparitas tersebut. Akibatnya, disparitas putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
Co-Authors Fence M Wantu Mohamad Hidayat Muhtar