Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Legalitas: Jurnal Hukum
Muhammad Bima Alfaresi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN HUKUM PELAYANAN DOKTER ISHIP DAN ATURAN BPJS TENTANG PERAWATAN Alfaresi, Muhammad Bima
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.13yfr

Abstract

Pendidikan profesi dokter diharuskan untuk menyelenggarakan program internsip dokter. Program internsip kedokteran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip. Program internsip adalah proses pemanfaatan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pengaturan hukum pelayanan dokter ISHIP dan aturan BPJS tentang perawatan secara khusus tidak menjelaskan hak dan wewenang dokter pendamping, hak dan wewenang dokter Internsip dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit, termasuk bentuk pemberian sanksi terhadap dokter pendamping dan dokter Internsip terkait kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menurut peneliti dianggap perlu mengingat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Internsip terhadap pasien merupakan hal yang serius dimana pelayanan kesehatan tersebut berakibat langsung pada kondisi kesehatan pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.
Implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi Alfaresi, Muhammad Bima
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/6yb9rb79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner di desa tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat peran utama, yaitu sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Kepala desa menunjukkan komitmen kuat dalam mengarahkan upaya pencapaian visi dan misi desa, membangun kolaborasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta menegakkan disiplin dan peningkatan mutu kerja. Selain itu, kepala desa berperan sebagai komunikator yang memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Lebih lanjut, peran sebagai pelatih diwujudkan melalui upaya menggerakkan partisipasi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi desa dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia demi kemajuan desa di masa mendatang.
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan Alfaresi, Muhammad Bima; Abdullah, Muhmmad Zen; Sarbaini, Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i1.587

Abstract

Medical personnel have a code of ethics in carrying out their duties in providing health services to patients. However, it is found that medical personnel perform abortion, then this fulfils the elements of a criminal offence and is accountable as stipulated in the Criminal Code (KUHP) prohibiting abortion without exception, then the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009. Therefore, this article aims to analyse the Criminal Liability of Medical Personnel Who Perform Obstetric Miscarriages
Co-Authors Abdullah, Muhmmad Zen Sarbaini Sarbaini