<![CDATA[Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan dunia telahmemberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional. Serbuan pendudukpendatang akibat pengaruh di sektor pariwisata dengan beragam latar belakang, etnis,profesi dan tujuan, menjadikan permasalahan tersendiri yang cukup komplek bagi Baliterutama daerah yang kaya sektor pariwisatanya. Namun, di sisi lain permasalahanterhadap ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali maka Pemerintah Provinsi Baliuntuk meningkatkan dan mempertahankankualitas tata kelola Desa Adat adalahmembentuk Majelis Desa Adat (MDA) pada Tahun 2019 berdasarkan Perda Desa Adatdi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan MDA terhadapketentraman dan kesejahteraan masyarakat Bali sangat berpengaruh bagi masyarakat Balidan Lembaga untuk menjaga eksistensi khususnya Desa Adat dan Masyarakat Bali, sertasebagai upaya menghindari konflik dari dampak permasalahan yang sering timbul dimasyarakat, khususnya yang terkait dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat,kebijakan Majelis Desa Adat dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat(gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-Awig berlaku, tata kelola mikro “ DesaMawacara” di level Desa Adat serta tat kelola makro “ Bali Mawacara” di level supra-Desa Adat dilaksnakan secara konsisten, terstruktur, sistematis dan massif maka PerdaDesa Adat di Bali dapat mentransformasika Desa Adat di bali dari Desa Adat tradisionalmenjadi Desa Adat yang maju, modern, sekaligus memberikan kesejahteraan, kedamaian,ketentraman dan kebahagiaan bagi Krama Desa Adat/ Masyarakat adat.]]>
