Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung
Hartanto, Megatara
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM SENGKETA INVETASI IMFA VS PEMERINTAH INDONESIA Hartanto, Megatara
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5010

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) dalam sengketa investasi antara International Mineral and Finance Association (IMFA) dan Pemerintah Indonesia. Prinsip FET merupakan standar perlakuan internasional yang sering diadopsi dalam perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) untuk melindungi investor asing dari tindakan tidak adil oleh negara tuan rumah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap perjanjian investasi, hukum internasional, dan kasus serupa di forum arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi dan penerapan prinsip FET dalam sengketa ini melibatkan penilaian terhadap keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada IMFA. Selain itu, temuan ini mengungkap implikasi penerapan prinsip FET terhadap kebijakan investasi nasional dan perlindungan kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian regulasi domestik untuk meminimalkan potensi sengketa di masa depan dan memastikan keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kepentingan nasional.
Co-Authors