Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Contemporary Issues on Interfaith Law and Society
Hadiputra, Adrian
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Juvenile Justice in Comparative Perspective: A Study of Indonesian State Law and Islamic Law Hadiputra, Adrian; Maskur, Muhammad Azil; Arifin, Ridwan; Amrullah, Ikram; Maajid, Hibatullah
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol 3 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v3i2.79011

Abstract

This study examines juvenile justice systems through a comparative analysis between Indonesian State Law and Islamic Law, focusing on the treatment and legal protection of juvenile offenders. The Indonesian legal framework, which follows a secular approach, offers specific regulations for juvenile justice under the Juvenile Justice System Law (No. 11 of 2012). This law emphasizes rehabilitation and diversion, ensuring that juvenile offenders are treated differently from adults, with a focus on reintegration into society. In contrast, Islamic law, rooted in the principles of Sharia, offers a distinct approach to juvenile justice. While Islamic law does not have a unified legal code for juvenile offenders, its application emphasizes the protection of minors from harsh punishments and prioritizes their rehabilitation. Islamic legal scholars agree on the importance of age and maturity in determining the level of responsibility for a juvenile’s actions. The concept of "ta'zir" (discretionary punishment) plays a significant role in ensuring that juvenile offenders are treated with fairness, aiming at their moral and social reform. This comparative study highlights the similarities and differences between the two legal systems in addressing juvenile crime, considering the broader cultural and legal contexts that shape juvenile justice policies in Indonesia and Islamic law. The paper explores how these legal frameworks balance punishment with rehabilitation and the role of community involvement in reforming juvenile offenders. The study contributes to understanding the potential for cross-jurisdictional insights in improving juvenile justice practices, emphasizing the need for a more unified and human-centric approach in dealing with young offenders.
EFEKTIVITAS REGULASI SISTEM RESI GUDANG DALAM MENJAMIN MANFAAT BAGI PETANI DAN UMKM Ramadhan Anggara, Satrya; Najmun Nahar, Affan; Hadiputra, Adrian; Arya Diputra, Dismas
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat sistem resi gudang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang diatur dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lupa juga membuat strategi untuk menghadapi tantangan dari sistem resi gudang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative bersifat empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait sistem resi gudang, dan telaah data sekunder dari jurnal, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Aspek empiris dikaji melalui studi kasus implementasi SRG di lapangan, seperti di Kabupaten Luwu Timur untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Analisis dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan normatif dan empiris guna menghasilkan rekomendasi solutif bagi peningkatan efektivitas SRG bagi petani dan UMKM. SRG di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007, Permendag No. 33/2020, dan Permendag No. 14 Tahun 2021 untuk menjamin manfaat bagi petani dan UMKM. SRG meningkatkan akses pembiayaan dengan memungkinkan resi gudang dijadikan agunan tanpa syarat tambahan, membantu petani memperoleh pinjaman hingga 70% nilai komoditas. Selain itu, SRG mendukung ketahanan pangan melalui penyimpanan komoditas strategis dan meningkatkan efisiensi logistik dengan pengelolaan gudang yang terstandar. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kelalaian pencatatan, keterbatasan jenis komoditas yang diatur, persyaratan daya simpan yang ketat, dan biaya pengelolaan yang memberatkan. Strategi untuk mengatasi hambatan ini meliputi penguatan pengawasan, revisi regulasi untuk memperluas cakupan komoditas, klasifikasi fleksibel berdasarkan daya simpan, serta pemberian subsidi dan insentif ekonomi.
Co-Authors Amrullah, Ikram Arya Diputra, Dismas Maajid, Hibatullah Muhammad Azil Maskur Najmun Nahar, Affan Ramadhan Anggara, Satrya Ridwan Arifin