Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal CENDIKIA ISNU Jurnal Cendikia ISNU SU JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Muhammad Aldi Syahputra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Muhammad Fadly Akbar Nasution; Muhammad Aldi Syahputra; Rowina Anggian Putri Siregar
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.256

Abstract

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur di dalam konstitusi,mewajibkan pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara berperan aktif untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. Di dalam rangka itulah, tidak jarang terlihat maupun terdengar di telinga kita penyimpangan-penyimpangan oleh para pejabat, sehingga melanggar hak-hak asasi warganya. Tegasnya penyimpangan-penyimpangan itu merupakan tindakan pemerintah yang merugikan bagi yang terkena keputusan, dalam hal ini rakyat. Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan yakni; apakah setiap keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara serta upaya-upaya administratif yang mana keputusannya dapat digugat kembali melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif (normative law research) dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan, setiap keputusan dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi relatifnya dapat dikaitkan dengan wilayah hukum pengadilan itu sendiri serta para pihak yang bersengketa. Sedangkan kompetensi absolutnya dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara.
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Muhammad Fadly Akbar Nasution; Muhammad Aldi Syahputra; Rowina Anggian Putri Siregar
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.256

Abstract

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur di dalam konstitusi,mewajibkan pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara berperan aktif untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya. Di dalam rangka itulah, tidak jarang terlihat maupun terdengar di telinga kita penyimpangan-penyimpangan oleh para pejabat, sehingga melanggar hak-hak asasi warganya. Tegasnya penyimpangan-penyimpangan itu merupakan tindakan pemerintah yang merugikan bagi yang terkena keputusan, dalam hal ini rakyat. Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan yakni; apakah setiap keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara serta upaya-upaya administratif yang mana keputusannya dapat digugat kembali melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif (normative law research) dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan, setiap keputusan dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata dapat diajukan dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi relatifnya dapat dikaitkan dengan wilayah hukum pengadilan itu sendiri serta para pihak yang bersengketa. Sedangkan kompetensi absolutnya dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara.
Sinergi dalam perbedaan: pola komunikasi harmonis antara tokoh agama Islam dan Kristen untuk toleransi beragama Muhammad Aldi Syahputra; Muktarruddin Muktarruddin
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 8 No. 2 (2023): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30033310000

Abstract

Konflik sering muncul di antara komunitas agama di Indonesia sebagai akibat dari miskomunikasi atau kurangnya pengetahuan agama. Konflik antar umat beragama secara khusus disebabkan oleh rasa saling tidak percaya dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana cara komunikasi antara para pemimpin agama Islam dan Kristen di Desa Batang Terap yang mencerminkan toleransi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Metodologi Penelitian Ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus adapun data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi secara luas dan mendalam tentang berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul di masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial dan politik. Penelitian dilakukan di kelurahan batang teran daerah yang memiliki penduduk yang heterogen khususnya dalam hal agama yaitu Agama Islam dan Agama Kristen sehingga. Hasil penelitian ini antara lain Sikap toleransi yang dimiliki masyarakat juga sangat tinggi terbukti dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, adanya sikap jujur dan kesadaran diri dalam perbedaan agama, serta terjalinnya komunikasi baik melalui kegiatan gotong royong ataupun kegiatan tradisional di masyarakat Kelurahan Batang Terap. Faktor pendukung dalam Membina toleransi umat beragama antara lain: Sejauh ini untuk memperkuat faktor pendukung tentu saja adanya sifat bangsa indonesia yang religius, adanya nilai nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerjasama dikalangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
Co-Authors Muhammad Fadly Akbar Nasution Muktarruddin Rowina Anggian Putri Siregar