Asma Vikra, zulfa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANAU PANGGANG KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN Asma Vikra, zulfa
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Publicio ( In Proses.... )
Publisher : Universitas Panca Marga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51747/publicio.v7i1.2275

Abstract

This study aims to examine the implementation of thesupervision of the BPD on the running of the village government in Danau Panggang Village, Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan. With a descriptive-analytical approach descriptive-analytical approach, this research relies on primary data from interviews with members of the BPD as well as secondary data in the form of laws and regulations. With BPD members as well as secondary data in the form of laws and regulations and related literature. related literature. The results show that supervision by the BPD is still limited to aspects of village governance and development, while the dimensions of community development and empowerment have not been maximized. and empowerment dimensions have not been implemented optimally. The main obstacles include the lack of coordination between the BPD and the village head, BPD members' low understanding of the supervisory function, and the lack of community involvement. community involvement. Therefore, efforts are needed to strengthen capacity of the BPD and increase community participation to create more effective supervision, supporting transparent village governance, accountable, and focused on community welfare. Keyword: Supervision, BPD, Village Government
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2021-2024 Asma Vikra, Zulfa; Hasbianoor
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.1118

Abstract

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif , penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon gubernur kalimantan selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020.