Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bureaucracy Reform In The Body of The Indonesian National Police (Applying The Principle of Professionality Septia Saputri, Adhalia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 12 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i12.239

Abstract

State administrators have a very important role in realizing a clean and free country from corruption, collusion, and nepotism. State administrators must work hard and cooperate with the community. This is in accordance with the ideals of the nation's struggle to create a just and prosperous society as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. principles of state administration. State administrators in this case the National Police as a state instrument that has a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection, service, and a good example to the community. Demands for the professionalism of the Police are now being intensively voiced by the public. This community demand is to reform the police bureaucracy.
Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Septia Saputri, Adhalia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.562 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11470

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan maka dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi orang khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika ini tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, perlu dilakukan tindakan preventif dan represif khususnya para pengguna/korban narkotika yang terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum mengenai pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut.