Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Chandavashti, Emilia Prasetya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Relevance of the Precautionary Principle in Environmental Law Enforcement Rhiti, Hyronimus; Chandavashti, Emilia Prasetya
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.5471

Abstract

Environmental degradation is one of the negative consequences of technological advancements and the increasingly massive development processes taking place. The environment is often viewed purely from an economic perspective, serving as a mere tool to satisfy human economic needs or, in some cases, to fulfill unchecked greed. The anthropocentric perspective, which places humans at the center of the human-nature relationship, is frequently blamed as the root cause of this issue. This article explores the precautionary principle as a fundamental legal doctrine that must be upheld in environmental law enforcement. The in dubio pro natura principle is closely related to this concept, asserting that when faced with uncertainty in resolving environmental disputes, judges must prioritize environmental sustainability.  This study employs a normative legal research method with a conceptual and philosophical approach. The findings indicate that in dubio pro natura, as a principle intrinsically linked to the precautionary principle, must be firmly upheld by judges in handling environmental disputes. This principle is crucial in ensuring environmental sustainability for future generations thereby realizing the concept of intergenerational justice.
Urgency of Reformulating the Act of Prostitution in the Reform of Criminal Law Widiartana, Gregorius; Chandavashti, Emilia Prasetya
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.768

Abstract

Praktik prostitusi saat ini berkembang pesat dan semakin meluas, dengan perkembangan tersebut semakin dipercepat oleh penyebaran informasi melalui media elektronik. Kurangnya pengaturan yang komprehensif mengenai prostitusi membuat hukum berperan dalam mempengaruhi dinamika praktik tersebut. Minimnya regulasi yang ada menciptakan budaya hukum baru di kalangan para pelaku prostitusi, yang berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Salah satu dampak negatif paling serius dari maraknya praktik prostitusi adalah penyebaran penyakit menular seksual, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik pada individu yang terlibat langsung dalam praktik tersebut maupun pada orang lain yang terpapar, seperti pasangan dari para pelaku prostitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan prostitusi dalam hukum pidana Indonesia saat ini. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi alasan-alasan mengapa penting untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif terkait pengaturan praktik prostitusi di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis yang diterapkan adalah teknik analisis deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa peraturan daerah telah mengatur praktik prostitusi, namun belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan nasional mengenai prostitusi. Beberapa usulan yang diajukan untuk perbaikan ke depan antara lain adalah pemberian definisi yang jelas mengenai prostitusi, kriminalisasi terhadap konsumen atau pengguna jasa prostitusi, kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial (PSK), reformulasi delik terhadap mucikari, penerapan sistem dua jalur dalam pemberian sanksi (double track system), pengenaan pidana yang lebih berat, serta perumusan bentuk delik yang lebih spesifik.
Co-Authors Rhiti, Hyronimus Widiartana, Gregorius