<![CDATA[Abstract Individual candidacy in local elections is expected to produce more aspirational, qualified, and strongly committed regional leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase people's political participation in the regional head elections and the implementation of more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates. The type of research conducted is descriptive qualitative research, namely research conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. Keywords: pemilukada, regional autonomy Abstrak Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekuitmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah]]>
