Muhammad Noor Ridani
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS BANK SAMPAH SEBAGAI INOVASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN: TINJAUAN PRINSIP SYARIAH Dian May Syifa; Muhammad Noor Ridani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya sampah yang terus menumpuk merupakan salah satu permasalahan setiap negara tak terkecuali Indonesia, pengelolaan sampah yang tidak terencana bisa menyebabkan bencana lainnya seperti banjir. Untuk itu perlu adanya inovasi sehingga banyaknya limbah sampah bisa menjadikan potensi peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga inovasi ini membuka potensi yang sangat besar yaitu: pengelolaan limbah; meningkatkan perekonomian masyarakat; serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang telah mengamanatkan pengelolaan bank sampah harus adanya perubahan paradigma masyarakat, pengendalian sampah harus dilakukan secara cerdas, efisien, dan terprogram. Dari segi Agama, Islam juga mengajarkan tentang kecintaannya terhadap kebersihan. Melalui tinjauan prinsip syariah Bank Sampah sangat mengimplementasikan nilai-nilai agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.
Optimalisasi Peran Hakim dalam Menelusuri Aset Non-Rekening: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Dian May Syifa; Rena Zulfaidah; Muhammad Noor Ridani
Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan Vol. 1 No. 1 (2025): Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/adil.v1i1.12283

Abstract

This research aims to provide a solution regarding the optimization of the judge's role in tracing non-account assets suspected of originating from money laundering crimes based on the authority mandated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2013. The primary issue in handling money laundering is the difficulty of proving assets not recorded in bank accounts, even with the implementation of a reverse burden of proof system, as such evidence is prone to manipulation and fabrication by perpetrators. This study employs a normative legal research method with a statutory analysis approach. The results indicate that judges hold a crucial position as the final bastion of justice through the optimization of authorities regulated in Article 15 and Article 17 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2013. This optimization includes the judge's authority to conduct direct examinations where the assets are located, request expert testimony—such as from forensic accounting experts to detect hidden fund flows—and request new materials based on financial intelligence reports from the PPATK. By maximizing the visionary role of judges in utilizing these legal instruments, it is expected that obstacles in proving non-account assets can be overcome so that the process of state asset recovery can be carried out more effectively and fairly.