Zulfa Asma Vikra
Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Zulfa Asma Vikra
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): November - April 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the protection of victims’ rights within the Indonesian criminal justice system. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although regulations on victim protection have developed through the Witness and Victim Protection Act, their implementation remains ineffective. Victims are often positioned merely as supporting evidence providers and have not received comprehensive recovery. Therefore, strengthening a victim-oriented criminal justice paradigm through a human rights approach and restorative justice is essential to achieve substantive justice.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2021-2024 Zulfa Asma Vikra; Hasbianoor
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v2i2.1118

Abstract

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif , penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon gubernur kalimantan selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020.