<![CDATA[Latar Belakang: Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, kecurangan (fraud) merupakan masalah yang bersifat global, organisasi pada setiap wilayah di dunia memiliki potensi terjadinya kecurangan. Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi belum semua aparat atau pegawai pemerintahan yang menyadari akan pentingnya tugas dan tanggungjawab tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya 53 kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai penanggulangannya, Pemerintah memfasilitasi sistem whistleblowing disertai dengan undang-undang yang menjamin keamanan whistleblower, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin seluruh pihak bersedia melakukan pelaporan.Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor yang memengaruhi niat untuk melakukan tindakan whistleblowing pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuisioner secara offline. Objek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada pada Dinas Induk Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data dengan menggunakan kuisioner yang diberikan secara offline. Alat analisis yang digunakan yaitu SmartPLS 4.0.Hasil Penelitian: Sikap, personal cost of reporting, komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan religiustias berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan tindakan whistleblowing.Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini fokus ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu fasilitator masyarakat dalam lingkup pemerintahan. Dengan menggunakan variabel komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan menambahkan variabel sikap, personal cost of reporting, dan religiusitas. Serta mengklasifikasikan variabel ke dalam unsur-unsur Theory of Planned Behaviour (TPB).]]>
