Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik
Arimby Palera
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pasal Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi di Sumatera Selatan Arimby Palera; Alamsyah Alamsyah; Sunarto Sunarto
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.109

Abstract

Arimby Palera. Efektivitas Pasal Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pasal Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pasal Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi di Sumatera Selatan belum efektif dalam kasus ini dikarenakan beberapa hal yaitu keterbatasan jumlah personil sehingga masih menghambat dalam penanganan perkara. Faktor dari efektivitas kebijakan gratifikasi adalah kerjasama antar departemen dan personil yang terjalin dengan baik, kemudian Subdirektorat III memiliki sumber daya personil yang mumpuni, dengan kedua hal tersebut kebijakan gratifikasi dapat berjalan dengan efektif. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum dan ASN mengenai kebijakan gratifikasi beserta kategorinya sehingga membuat banyak ASN yang terjebak dalam kasus suap. Kemudian keterbatasan jumlah personil dengan kualitas yang mumpuni akan menghambat dan memperlambat kinerja Subdirektorat III khususnya. Seharusnya satu orang petugas mampu menangani satu berkas perkara karena jumlah petugas tidak mencukupi sehingga harus menangani dua sampai tiga perkara.
Co-Authors Alamsyah Alamsyah Sunarto Sunarto