<![CDATA[Children are a precious gift from the Creator, entrusted to families as the foundation of community life. However, cases of sexual violence against children have become alarmingly prevalent in Indonesia. This article highlights the situation in Bima Regency, where such cases have shown an upward trend: 40 cases were reported in 2022, increasing to 43 in 2023, and reaching 50 in 2024. Using a qualitative approach, this study gathered data through interviews and secondary sources. The findings reveal that efforts to address sexual violence against children in Bima Regency remain inadequate due to limited infrastructure, insufficient facilities, and constrained budgets. Preventive measures are neither effective nor appropriately targeted. Field investigations to identify and assist victims lack responsiveness and thoroughness, while social rehabilitation services are subpar. The absence of safe houses for victims, along with the lack of psychosocial support officers in the Office of Women Empowerment and Child Protection (DP3AP2KB), further hampers progress. Additionally, repatriation services are hindered by operational challenges, particularly in transportation, and the legal assistance sector within DP3AP2KB is constrained by the absence of qualified legal advisors or advocates. ABSTRAKAnak adalah anugerah dari sang pencipta yang diberikan pada sebuah keluarga atau unit terkecil dari kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami dan istri.Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang sangat masif terjadi di Indonesia pada saat ini. Atikel ini di tulis karena Kabupaten Bima sendiri kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022 sebanyak 40 kasus, tahun 2023 sebanyak 43 kasus serta tahun 2024 sebanyak 50 kasus . Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bima belum optimal dan maksimal dikarenakan,kekurangan sumber daya infrastruktur sarana, prasarana dan anggaran. Pada penanganan pencegahan yang belum maksimal dan belum tepat sasaran, identifikasi kasus untuk melakukan pendalaman turun ke lapangan menemui korban masih kurang respon dan maksimal, layanan rehabilitasi sosial yang kurang optimal tidak adanya rumah aman untuk korban dan tidak ada petugas psikososial di (DP3AP2KB), pelayanan pemulangan yang belum optimal terutama dalam hal operasional transportasi serta dalam bantuan hukum instansi (DP3AP2KB) tidak memiliki petugas atau pendamping hukum/profesi advokat.]]>
