Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan International Union of Notaries sebagai Organisasi Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional Sukawati, Maheswara Perbawa
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.31 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.45488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan international union of notaries sebagai organisasi internasional. Penelitian ini  menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang sudah digunakan untuk sebuah penyusunan dan juga bahasan dalam suatu permasalahan pada penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas konvensi-konvensi internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan setiap negara. Bahan hukum sekunder merupakan penelitian-penelitian ilmiah dari penulis, buku-buku, artikel-artikel internasional yang berkaitan dengan rumusan masalah ini. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Bahan hukum yang telah diperoleh digabungkan lalu diinterpretasikan, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi International Union of Notaries dalam transaksi internasional berperan untuk mengesahkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, notaris internasional dapat menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi di dalam kontrak. Akan tetapi (UINL) merupakan organisasi internasional yang berlabel Non-Governmental Organization (NGO) yang tidak memiliki wewenang untuk membentuk konvensi internasional yang dapat mengikat negara-negara.
Legal Protection of Artificial Intelligence Applications in Banking Sukawati, Maheswara Perbawa; Amad Sudiro
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 3 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i3.175

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia’s banking sector has transformed traditional financial services into digital-based systems that emphasize speed, efficiency, and accessibility. However, this transformation presents significant legal and ethical challenges related to data security, algorithmic accountability, and consumer protection. This study analyzes the legal framework governing AI implementation in Indonesian banking, focusing on the Financial Sector Development and Strengthening Law, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the regulatory role of Bank Indonesia and the Financial Services Authority. The research employs a normative legal approach supported by limited empirical insights, combining statutory, case, comparative, and historical analyses. The findings reveal regulatory fragmentation and a legal vacuum concerning liability for AI-related losses, particularly in cases of algorithmic error and data breaches. In contrast, comparative studies of Japan and the European Union show the necessity of establishing AI governance based on transparency, accountability, and proportional liability. Therefore, Indonesia urgently requires a specific legal framework that integrates ethical, human-centered, and risk-based principles to ensure data security, protect consumer rights, and promote trustworthy AI implementation in the financial sector.