Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Portrait of Good Governance in the Framework of Religious andCultural Philosophy Ferry Christian; Abdul Hamid Habbe; Syarifuddin Rasyid
IECON: International Economics and Business Conference Vol. 1 No. 1 (2023): International Conference on Economics and Business (IECON-1)
Publisher : www.amertainstitute.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65246/agfdkr73

Abstract

This study aims to integrate the meaning of religious and cultural philosophy contained in the principles of goodgovernance. This research method is descriptive. Literature review to find meaning that is integrated with the principles of good governance from the perspective of religious and cultural philosophy in Indonesia. This research shows that religious philosophy provides a logical basis for religious thought in accordance with God's teachings. Government administrators are required to carry out the norms and laws taught in religion regarding God's commands and prohibitions, in managing and being accountable for the budget. Meanwhile, cultural philosophy has a moral responsibility, is reasonable and is based on cultural principles that can enhance human dignity. Cultural philosophy can be a guideline of behavior in implementing government so that it acts in accordance with the values, norms or laws that are in accordance with the cultural philosophy of each region.
Pelaksanaan Sistem Administrasi Pengelolaan Dokumen Keuangan pada Bidang Perbendaharaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya: Penelitian Restie, Restie; Ferry Christian; Theresia Mentari; Ahmad Fahrami
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dokumen keuangan merupakan bagian penting administrasi perbendaharaan daerah karena terkait pencairan dana, pengarsipan, dan pertanggungjawaban keuangan. BKAD Kota Palangka Raya berperan strategis, khususnya melalui loket perbendaharaan sebagai pusat layanan administrasi keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sistem administrasi, serta mengidentifikasi kendala dan solusinya, menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama magang. Hasil menunjukkan sistem telah berjalan baik sesuai prosedur, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga pengarsipan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, penumpukan dokumen, dan minimnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem berbasis digital dan peningkatan kompetensi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, sistem sudah cukup baik, tetapi perlu peningkatan teknologi dan manajemen dokumen untuk mengoptimalkan layanan administrasi keuangan.