Belinda, Tasya Defana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparansi Informasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau Menuju Indonesia Emas 2045 Pamungkas, Susandi Decapriu Putra; Belinda, Tasya Defana; Ramadhani, Pyaredika Majidah Izzati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.22223

Abstract

Permasalahan lingkungan berupa kerusakan ekosistem sebagai akibat dari limbah industri menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat dikarenakan adanya praktik tidak sehat dari kegiatan industri. Timbul suatu pertanyaan besar dari masyarakat yang menjadi korban kebijakan non-transparansi ketika limbah industri dibuang di pemukiman. Seringkali, kendala lain yang dihasilkan seperti tidak adanya sinkronisasi informasi sehingga membuat rendahnya aksesibilitas terhadap sumber informasi dan pelayanan teknologi mengenai transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekonomi hijau melalui perspektif transparansi informasi kebijakan pengelolaan limbah industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan terhadap limbah industri, serta memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pengelolaan limbah industri mudah diakses oleh masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur berupa jurnal, dokumen, dan riset terhadap beberapa industri yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pengelolaan limbah lebih menitikkan pada upaya transparansi informasi terhadap pengelolaannya dengan memperketat regulasi terkait pengelolaan limbah industri, sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya yang dimaksud berupa spesifikasi jenis limbah industri, jumlah limbah industri setiap jenisnya hingga rekapitulasi data limbah industri dari satu perusahaan.
The Status of Ulayat Land of the Rempang Community in the Perspective of Deliberative Democracy Belinda, Tasya Defana; Pamungkas, Susandi Decapriu Putra; Ramadhani, Pyaredika Majidah Izzati
CREPIDO Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Crepido July 2024
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.6.1.16-26

Abstract

The Rempang land tenure polemic has become an issue of injustice for indigenous communities regarding land management by the government. Article 19 of the UUPA is in line with the Rempang community's land ownership in order to ensure legal certainty by the government, so land registration is carried out with the agency that makes land deeds. However, the obstacle is that the Rempang community is not a traditional community but has rights to their ulayat land, which cannot easily mean that their ulayat land has a certificate. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach by collecting data through literature studies to analyze topics with legal issues based on statutory regulations. The results of the research are expected to show government support through a historical approach to ulayat land and the application of deliberative democracy theory in order to realize the welfare of indigenous peoples which is the main goal as is the implementation of democratic principles.