Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENTINGNYA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DALAM PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANG–UNDANG NO 23 TAHUN 2014 Miceal Josviranto; Ephivanus Markus Nale Rimo
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.918

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.
Tinjauan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan Ephivanus Markus Nale Rimo; Maria Sisilia Lou Kelen
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4514

Abstract

The role of the TNI is very important in creating and maintaining the security of the community in fulfilling human rights, but based on the long history in Indonesia, it is suspected that there has been violence and serious human rights crimes committed by state apparatus and security actors. The principle of command responsibility for military commanders, police superiors and other civilian superiors is at least three reasons that underlie the thinking of military commanders, police superiors and other civilian superiors, namely the commander or superior who has the power to give orders and is responsible for the failure to control or control his subordinates. This research examines the following issues: 1) How is criminal responsibility for crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP); 2) Which court is authorized to try the case of crimes against humanity committed by TNI soldiers or troops in security restoration operations after the occurrence of military operations other than war (OMSP). This type of research is normative legal research using the approach method used, namely the statutory approach and concept approach. Source of legal material. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal material search techniques are carried out by literature study or document study.