Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA Rahma, Amanda Aulia
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.492

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dengan pemberian dari tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM tentunya sangat memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan jika sebuah sistem tersebut berdasarkan prinsip yang demokratis, tentunya dalam penerapannya akan mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh demokrasi dan penjaminan dari HAM secara ideal, diperlukannya sebuah alat yang dijadikan modal untuk menggencarkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang mengedepankan demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah dengan adanya kewajiban membayar pajak oleh Masyarakat Indonesia sebagai modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penjaminan HAM dan demokrasi. Dala penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua pembahasan masalah, pertama, bagaimanakah Hak Asasi Manusia berkorelasi dengan Demokrasi dan bagaimana pajak dapat berkonstelasi dengan HAM dan Demokrasi.