Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Eren Arif Budiman
Universitas Cenderawasih
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum Samsul Tamher; Semy B.A. Latunussa; Eren Arif Budiman
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober - Desember
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v2i4.327

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN NIB DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN Eren Arif Budiman; Elvis Pawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 2 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : PROFICIO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/.v7i2.6605

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Distrik Heram, Kota Jayapura. Permasalahan yang ada pada beberapa UMKM Distrik Heram yaitu kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha berupa izin NIB, tidak adanya identitas usaha berupa logo dan baner, kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan pembukuan, serta kecilnya target marketing yang ada di umkm dimana hanya diproduksi untuk konsumen terdekat. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat membantu dalam pengembangan UMKM terutama untuk pengelolaan pemasaran dengan cara pemanfaatan digital marketing pada UMKM untuk meningkatkan penjualan dan target pasar konsumen yang lebih banyak dan luas, pemahaman tentang proses izin NIB dan pembuatan laporan pembukuan sederhana dengan menggunakan sistem informasi.
The Existence of the Noken System in Simultaneous Elections in Pisugi District, Jayawijaya Regency Noor Rahmad; Eren Arif Budiman
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.4173

Abstract

The aim of this study is to examine the existence of the noken electoral system in the 2019 elections in Pisugi District, Jayawijaya Regency. This study will further analyze the status of the noken electoral system within the national legal framework. The study employs an empirical legal method, which involves observing actual conditions within the community. The novelty of this research lies in the fact that indigenous communities must preserve the existence of the Noken electoral system, and the government must issue policies in the form of written regulations within the national legal system so that the Noken electoral system can become a democratic identity for indigenous communities in the mountainous regions of Papua. The results of the study found that there is a necessity to urge the Constitutional Court to ratify the Noken Electoral System, which is a cultural heritage of indigenous communities that must be preserved and protected. When the Constitutional Court sets aside written prohibitions to uphold justice for indigenous communities still living in the mountainous regions, its philosophical principles are also reflected. The conclusion of this study is that the government must issue written regulations regarding the Noken electoral system to serve as the foundation of the national legal system. Thus, by establishing written regulations regarding the Noken system, it will serve as a model for other regions in implementing electoral systems in accordance with their local wisdom.
Co-Authors Elvis Pawan Noor Rahmad Samsul Tamher Semy B.A. Latunussa