<![CDATA[Promosi kesehatan adalah proses memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat. Srategi promosi kesehatan secara umunya adalah Advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian mengkaji pelaksanaan advokasi promosi kesehatan, mengidentifikasi dukungan sosial dan mengdeskripsikan gambaran pemberdayaan masyarakat program promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Katobu Kabupaten Muna. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian sebanyak 7 orang yang terdiri atas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Kepala Puskesmas, pengelola program : promkes, gizi, kesling, koordinator Kesehatan Ibu dan Anak. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan kegiatan advokasi promosi kesehatan di Puskesmas di pengaruhi oleh kemampuan sumberdaya manusia pengelola program tidak sesuai kompetensi dan kemampuan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan belum dilaksanakan secara terpadu. Puskesmas belum menyediakan media penyuluhan yang cukup bagi petugas promosi kesehatan untuk turun ke posyandu agar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dapat dimengerti dan difahami dengan baik. Sarana dan prasarana media penyuluhan merupakan salah satu variabel input dalam kegiatan program promosi kesehatan di puskesmas. Pelaksanaan promosi kesehatan yang dilakukan puskesmas belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan : Pelaksanaan advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat program promosi kesehatan belum efektif dimana masih ada pelayanan luar gedung puskesmas belum terlaksana secara terpadu dalam pendekatan kepada masyarakat. Saran : Diharapkan kegiatan advokasi yang dilakukan puskesmas dalam pelaksanaan promosi kesehatan untuk meyakinkan orang lain perlu melibatkan para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, sehingga pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang di inginkan baik lintas program maupun lintas sektor terkait.]]>
