Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambahan Pasir Ilegal Syahnas Mauthia Setia Putri; Rinaldi Amrullah; Emilia Susanti
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i4.463

Abstract

The crime of illegal sand mining is a problem that requires the attention of various parties. The current phenomenon is that illegal mining is rampant among individuals and companies. Based on data from the Central Lampung Police, illegal mining crimes occur every year, while data from Walhi Lampung and the Environmental Service shows that there are still very few mining activities that have IUPs. This shows that illegal mining crime is a problem that must be handled by various elements. The research method used is a Normative Juridical and Empirical Juridical approach. Sources and types of data in research were obtained from field studies with interviews and literature studies. This research was conducted at the Central Lampung Police, lecturers at the Faculty of Law, Unila University, Walhi Lampung, and the Environmental Service. The results of this research describe that the police do not only focus on law enforcement, but also focus on preventative efforts to tackle illegal mining crimes. Even though Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the Police does not contain the authority of the Police in mining crimes. However, the police as the front guard of law enforcement officials must make countermeasures. This includes pre-emptive efforts to identify potential risks that cause illegal mining to occur. Monitoring efforts are carried out actively and periodically and are routinely used as an effort to detect potential crimes before they develop into real crimes. The preventive approach involves outreach and education activities in areas where there is potential for mining to increase public awareness about the negative impacts of illegal mining crimes. Then the last one is repressive efforts as a form of providing legal certainty
Peran Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Kelompok Remaja di Indonesia Mulya Natanael Parasian; Eko Raharjo; Rinaldi Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3152

Abstract

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi sebagai penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan kekerasan oleh kelompok remaja, dengan menelaah fungsi preventif, represif, dan pre-emptive yang dijalankan aparat kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta data empiris terkait pola intervensi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kekerasan kelompok remaja sangat bergantung pada kemampuan polisi dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah. Upaya preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan pembinaan remaja terbukti lebih efektif dalam menekan angka kejadian dibandingkan tindakan represif semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan kekerasan kelompok remaja memerlukan strategi komprehensif dengan dukungan regulasi, profesionalisme aparat, serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.