Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Spatial Model of Carbon Stocks in Special Purpose Forest Area (KHDTK) Mungku Baru, Central Kalimantan Province, Indonesia Hanafi, Nanang; Jauhari, Ahmad; Hatta, Gusti Muhammad; Hafizianor
Jurnal Sylva Lestari Vol. 13 No. 1 (2025): January
Publisher : Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsl.v13i1.1066

Abstract

This study aims to estimate vegetation biomass and spatial distribution of carbon stocks in Special Purpose Forest Area (KHDTK) Mungku Baru, Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, Indonesia. KHDTK Mungku Baru is a former logging area from the 1970s, which has undergone secondary succession and is dominated by pole and sapling levels. The approach used in this study involves remote sensing technology and field inventory data, which allows carbon stock calculations to be carried out quickly and accurately over a very large area. A linear regression algorithm was used to obtain a spatial model of carbon stocks using NDVI obtained from Landsat as a predictor. The developed model shows positive correlation results with an R2 value of 0.70; an Adjusted R2 value of 0.69 with a p-level < 0.05, and RMSE of 42 tons/ha. This carbon stock mapping results serve as a basis for formulating various management plans for KHDTK Mungku Baru regarding ecological, social, and economic aspects. Keywords: carbon stocks, normalized difference vegetation index, spatial model, special purpose forest area, vegetation biomass
Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hafizianor
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v1i1.3

Abstract

Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang sudah ditetapkan agar pengadaannya bisa berjalan dengan efektif dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting demi melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pengadaan berkelanjutan mengandung makna pengadaan dimaksud memiliki nilai manfaat bukan saja untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sepanjang siklus penggunaannya. Agar aspek pengadaan berkelanjutan bisa terwujud dan terus berkembang di kalangan pemerintahan maka dengan regulasi-regulasi yang sudah ada perlu terus diinternalisasi melalui pengembangan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa. Proses internalisasi aspek pengadaan berkelanjutan salah satunya adalah menerapkan pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa.