Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Muhamad Khoerul Umam
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16204

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik, dengan fokus pada kemaslahatan maslahah mursalah. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor sebagai sanksi, meskipun rekomendasi ini tidak mengikat secara hukum karena Ombudsman tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman tidak hanya memberikan morally binding, tetapi juga political binding melalui parlemen. Pelayanan publik adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga Ombudsman penting sebagai pengawas eksternal yang independen dan tidak terintervensi oleh lembaga negara lain. Oleh karena itu, Ombudsman masuk dalam maslahah hajjiyah sebagai penyempurna kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam pelayanan publik untuk memastikan tercapainya kesejahteraan. masyarakat. Kata kunci: Pengawasan; Ombudsman; Maslahah
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Muhamad Khoerul Umam
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16204

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik, dengan fokus pada kemaslahatan maslahah mursalah. Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor sebagai sanksi, meskipun rekomendasi ini tidak mengikat secara hukum karena Ombudsman tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman tidak hanya memberikan morally binding, tetapi juga political binding melalui parlemen. Pelayanan publik adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga Ombudsman penting sebagai pengawas eksternal yang independen dan tidak terintervensi oleh lembaga negara lain. Oleh karena itu, Ombudsman masuk dalam maslahah hajjiyah sebagai penyempurna kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam pelayanan publik untuk memastikan tercapainya kesejahteraan. masyarakat. Kata kunci: Pengawasan; Ombudsman; Maslahah
FUNGSI ELITIS PARPOL DALAM PEMBENTUKAN GOOD CITIZEN DAN GOOD GOVERNANCE Muhammad Zimamul Wafi; Muhamad Khoerul Umam; M. Rafirsa Agung Pratama
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3178

Abstract

Abstract: People want justice and democracy is seen as the most likely way to achieve this. This assumption is based on the assumption that with democracy, the rights of the people as a whole will be fulfilled and with the distribution of people's aspirations, the needs of the community can be met. The existence of political parties as a place to accommodate the aspirations of the people will be increasingly important, where the functions of political parties if running certainly the dynamics of society will be democratic and lead to the formation of good governance and good citizens. Keyword: political parties; good citizenship; good governance. Abstrak: Rakyat menginginkan keadilan dan demokrasi dipandang sebagai suatu jalan yang paling mungkin mewujudkannya. Anggapan ini dari asumsi, bahwa dengan demokrasi, hak-hak rakyat dapat secara keseluruhan akan terpenuhi dan dengan didistribusikannya aspirasi rakyat maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Keberadaan partai politik sebagai wadah menampung aspirasi makan akan semakin penting, dimana fungsi-fungsi partai politik apabila berjalan pastinya dinamika masyarakatnya akan demokratis dan mengarah pada terbentuknya good governance dan good citizen. Kata kunci: partai politik;good citizen;good governance.Â