Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Inconcreto
Yazrul Anuar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
POSISI BROSUR IKLAN PENJUALAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/Pdt/2019/PT MDN) Yazrul Anuar; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi brosur iklan penjualan perumahan PT Maysa Taman Sari Residence ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bentuk perlindungan konsumen PT Maysa Taman Sari Residence atas brosur iklan penjualan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan perumahan dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan dirancang deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, fungsi brosur iklan penjualan perumahan pada hakikatnya disajikan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi dan berdampak sangat krusial sebab akibat (conditio sine qua non) atas keputusan dilakukan oleh konsumen dan merupakan arah serta tujuan akhir dalam prosesi pembelian yang telah diharapkan serta diyakini dari informasi tersebut akan memuaskan keinginan konsumen dan memuat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditegakkan sebagai konsensus dalam pembelian perumahan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas brosur iklan penjualan perumahan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan dapat mengajukan gugatan secara individu ataupun berkelompok melalui peradilan umum (pengadilan) ataupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jika brosur iklan penjualan perumahan dikaitkan dengan prinsip strict liability PT Maysa Taman Sari Residence harus bertanggung jawab langsung atas kerugian yang dialami konsumen. Kecuali, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi dialami konsumen tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kata kunci: Brosur Iklan; Perumahan; Tanggung Jawab Mutlak
POSISI BROSUR IKLAN PENJUALAN PERUMAHAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 199/Pdt/2019/PT MDN) Yazrul Anuar; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi brosur iklan penjualan perumahan PT Maysa Taman Sari Residence ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bentuk perlindungan konsumen PT Maysa Taman Sari Residence atas brosur iklan penjualan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan perumahan dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan dirancang deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, fungsi brosur iklan penjualan perumahan pada hakikatnya disajikan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi dan berdampak sangat krusial sebab akibat (conditio sine qua non) atas keputusan dilakukan oleh konsumen dan merupakan arah serta tujuan akhir dalam prosesi pembelian yang telah diharapkan serta diyakini dari informasi tersebut akan memuaskan keinginan konsumen dan memuat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus ditegakkan sebagai konsensus dalam pembelian perumahan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas brosur iklan penjualan perumahan yang tidak sesuai dengan fakta pembangunan dapat mengajukan gugatan secara individu ataupun berkelompok melalui peradilan umum (pengadilan) ataupun melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jika brosur iklan penjualan perumahan dikaitkan dengan prinsip strict liability PT Maysa Taman Sari Residence harus bertanggung jawab langsung atas kerugian yang dialami konsumen. Kecuali, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi dialami konsumen tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kata kunci: Brosur Iklan; Perumahan; Tanggung Jawab Mutlak
The Legal Responsibilities of Advocates in the Digital Era for Client Data Protection Following the Enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection Yazrul Anuar
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 1 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i1.1775

Abstract

In practice, Advocates are involved with their client's data contained in the legal documents they create and have a responsibility to maintain the confidentiality of the information contained in the records they hold. The birth of the PDP Law to provide legal certainty and security for the community amidst the massive use of personal data. This research discusses the history of personal data protection and the implications of the PDP Law for the obligations and responsibilities of advocates in the event of a client data leak according to national law. The results of the research show that the history of the right to privacy can be seen from the Dutch presence in Indonesia on July 25, 1893, through the decision of the King of the Netherlands No.36 and the Criminal Code through Koninklijk Besluit No.33 (Stbl.1915 No.732), constitutionally a right This was recognized after the second amendment to the 1945 Constitution. Later, a new historical milestone was recorded on October 17, 2024, in the sector of cyber security and privacy regulations, specifically in Indonesia, because of establishing the Law PDP. After the PDP Law comes into effect, advocates are considered Personal Data Controllers. They have obligations as mandated by the PDP Law and carry out the obligations regulated by the Advocate Law. Therefore, advocates can be held responsible if client data is leaked in their documents by referring to the principle of responsibility for mistakes and absolute commitment.
Co-Authors Jasman Nazar