p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-CEKI
Masayu Nilam Permata Sari
Universitas Triskati Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Andi Wulan Rahmadania; Muhammad Rizcky Afriyandi; Masayu Nilam Permata Sari; Elsi Kartika Sari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6296

Abstract

Legal culture is a reflection of the mindset, attitudes, and behavior of society towards applicable legal regulations, playing an important role in the formation of legal awareness. In Indonesia, legal culture is formed from a combination of customary values, religion, and the influence of the colonial legal system. Amendments to the Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 replace the old Criminal Code left behind by the Dutch which is considered no longer relevant, by adjusting criminal regulations to the values ​​of modern society and paying attention to customary law as "living law." The new Criminal Code introduces various controversial provisions related to insulting the government, freedom of expression, and the implementation of the death penalty, which have triggered various responses from society and influenced the existing legal culture. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to identify the influence of changes to the Criminal Code on legal culture in society. The results show that the integration of customary law in the Criminal Code strengthens local cultural values ​​and a sense of justice, but faces challenges related to its implementation in accordance with the principles of legality and human rights. The role of local governments in issuing relevant regulations is important so that customary law can be implemented effectively. The integration of customary law into the Criminal Code is expected to enrich the Indonesian legal system in accordance with social developments, as well as support the development of a more inclusive legal culture that reflects the characteristics of Indonesian society
Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Hari Tua: Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Pemberi Kerja Masayu Nilam Permata Sari; Listyowati Sumanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta jaminan hari tua melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep hukum terkait. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pendekatan Konseptual yang mengkaji teori perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja. Fokus penelitian ini adalah peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pelaksana jaminan hari tua dan kewajiban pemberi kerja dalam melindungi hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan pemberi kerja dan kurang optimalnya pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemberi kerja sehingga hak-hak peserta jaminan hari tua dapat terlindungi secara efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan pemberi kerja sangat diperlukan untuk memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia.