<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta jaminan hari tua melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep hukum terkait. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pendekatan Konseptual yang mengkaji teori perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja. Fokus penelitian ini adalah peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pelaksana jaminan hari tua dan kewajiban pemberi kerja dalam melindungi hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan pemberi kerja dan kurang optimalnya pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemberi kerja sehingga hak-hak peserta jaminan hari tua dapat terlindungi secara efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan pemberi kerja sangat diperlukan untuk memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia.]]>
