Rahmadhona Fitri Helmi
Universitas Negeri Padang, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PUPR KABUPATEN TANAH DATAR TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN DANAU SINGKARAK Afifah Rahma Aulia; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1952

Abstract

Indikasi penyalahgunaan pemanfaatan ruang di kawasan Danau Singkarak ditemukan pada kegiatan reklamasi, perdagangan dan jasa, toko atau warung, restoran, serta permukiman. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar serta faktor yang menyebabkan pengawasan belum optimal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 11 informan purposif. Data wawancara dan dokumentasi pada Oktober-November 2025 dianalisis secara interaktif dan diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Efektivitas dinilai melalui empat dimensi kinerja Miner: kualitas kerja, kuantitas kerja, pemanfaatan waktu, dan kerja sama. Hasil menunjukkan pengawasan cukup efektif pada proses administratif-teknis, tetapi belum optimal pada hasil pengendalian. Verifikasi dan respons awal relatif baik, sedangkan cakupan preventif, koordinasi tindak lanjut, dan pemantauan pascapenindakan belum konsisten. Dinas PUPR relatif mampu mendeteksi dan memproses dugaan pelanggaran, tetapi belum konsisten mencegah pelanggaran dan memastikan penyelesaian kasus. Kendala utama meliputi keterbatasan personel dan anggaran, luas wilayah, fragmentasi kewenangan, keterbatasan pemanfaatan data spasial, serta belum meratanya pemahaman masyarakat.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISI DAMPAK BENCANA KE MASA PEMULIHAN BERDASARKAN PASAL 34 PERDA KABUPATEN AGAM NO. 2 TAHUN 2016 DI NAGARI BUKIT BATABUAH Nanda Novirza; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1953

Abstract

Banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi tahun 2024 menimbulkan kerusakan luas di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, sehingga menuntut penanganan yang berlanjut dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan transisi darurat bencana menuju pemulihan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 di Nagari Bukik Batabuah serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semistruktur dengan BPBD, Dinas Pertanian, pemerintah nagari, kelompok tani, warga terdampak, pemilik lahan, dan Kerapatan Adat Nagari; serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan berjalan cukup efektif. Namun, untuk infrastruktur vital masih belum selesai pembangunannya, seperti jembatan permanen (Bailey) dan Sabo Dam. Selain itu, sumberdaya yang dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat belum sebanding dengan waktu dan sumber daya yang telah digunakan. Selanjutnya, pembangunan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga terdapat kendala saat proses validasi data yang menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan fasilitas yang sama. Sedangkan, responsivitas dan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat sudah dapat dinilai baik. Adapun hambatan utama dalam pemulihan infrastruktur meliputi keterbatasan anggaran dan alat berat, koordinasi lintas kewenangan, prosedur administrasi dan pendataan, pembebasan lahan, serta tingginya risiko bencana susulan.
KOMUNIKASI PERSUASIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM DALAM MENDORONG PEMANFAATAN ECENG GONDOK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAWASAN DANAU MANINJAU Silvi Rahmi; Rahmadhona Fitri Helmi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1954

Abstract

Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali di Danau Maninjau merupakan persoalan lingkungan yang sekaligus memiliki potensi ekonomi apabila biomassa diolah menjadi produk bernilai guna. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas komunikasi persuasif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, respons masyarakat, serta keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan eceng gondok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sebelas informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas aparatur dinas, tokoh masyarakat adat, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar Danau Maninjau. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, diuji melalui triangulasi sumber, lalu dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif relatif efektif pada tahap pengetahuan, pembentukan sikap positif, minat, dan partisipasi awal, tetapi belum optimal dalam membentuk perilaku produktif yang merata dan berkelanjutan. Efektivitas didukung oleh komunikator yang kredibel, pesan yang menghubungkan manfaat ekologis dan ekonomi, demonstrasi pengolahan, komunikasi tatap muka dan media digital, serta pelibatan tokoh lokal. Respons masyarakat terbagi menjadi tiga pola: sebagian telah mengikuti pelatihan dan mengolah eceng gondok menjadi kerajinan atau pupuk organik, sebagian baru menunjukkan minat dengan keterlibatan yang belum konsisten, dan sebagian lainnya masih berhenti pada tahap mengetahui program. Produk kerajinan dipasarkan sekitar Rp 25.000-Rp 75.000, dan salah satu pengrajin melaporkan tambahan pendapatan sekitar Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 per bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif berfungsi sebagai faktor pemungkin pemberdayaan ekonomi, sedangkan keberlanjutan manfaat ekonomi tetap bergantung pada keterampilan, sarana produksi, mutu produk, kelembagaan, pendampingan, dan akses pasar.