Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING KOMUNIKASI
Basith, Ahmad Abdul
PROSIDING KOMUNIKASI
Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL DI SURABAYA JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN PEMILU TAHUN 2014 Mulyani R, Henny Sri; Basith, Ahmad Abdul
PROSIDING KOMUNIKASI PROSIDING : AKSELERSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI (BUKU
Publisher : PROSIDING KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.084 KB)

Abstract

Penelitian di Kota Surabaya mengenai kebijakan lembaga penyiaran pada saat kampanye pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden bertujuan untuk mengetahui beberapa kemungkinan yang akan terjadi bila media penyiaran bertemu dengan sebuah event demokrasi pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di Radio Suara Surabaya (SS), Stasiun JTV Surabaya dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sebagai lembaga negara independen yang mengawasi isi siaran radio/televisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Radio Suara Surabaya (SS) memainkan peranan yang netral selama kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014 yang lalu, sementara JTV: Netralitas Media yang dimodifikasi karena peranan netral tersebut tercermin dari berbagai kegiatan siaran selama berlangsungnya pesta demokrasi berlangsung. Semakin hari tampak bahwa kepemilikan individu atau kelompok terhadap lembaga penyiaran berdampak terhadap kebijakan redaksional media massa elektronik tersebut. KPID Jawa Timur monitoring dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap siaran tersebut, dan atau menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat pendengar radio atau penonton televisi. Kata kunci : kebijakan redaksional, KPID, lembaga penyiaran, pemilu,
Co-Authors Mulyani R, Henny Sri