<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis realitas sistem pemidanaan yang diterapkan saat ini serta merumuskan konsep sistem pemidanaan yang ideal dan efektif berdasarkan prinsip keadilan dan efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih cenderung retributif dengan dominasi hukuman penjara sebagai bentuk utama sanksi pidana. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, disparitas putusan hakim, serta tingginya angka residivisme. KUHP Baru telah mencoba mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis dengan menambahkan bentuk sanksi alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya pemahaman serta kesiapan institusi penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan pemidanaan yang lebih seimbang dengan mengoptimalkan pemidanaan rehabilitatif dan restoratif. Alternatif pemidanaan, seperti kerja sosial dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan tertentu, perlu diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Selain itu diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada korban termasuk mekanisme pemulihan dan ganti rugi yang lebih jelas. Dengan demikian sistem pemidanaan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan, efek jera, serta pemulihan sosial. Kata kunci: Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Efektivitas Hukum, Keadilan Restoratif. Abstract This study examines the sentencing system within Indonesia's criminal justice system, particularly in the context of legal reform through the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The main focus of this research is to analyze the current reality of the sentencing system and formulate an ideal and effective sentencing concept based on the principles of justice and legal effectiveness. The findings indicate that Indonesia’s sentencing system remains predominantly retributive, with imprisonment as the primary form of punishment. This has led to various issues, such as prison overcrowding, sentencing disparities among judges, and high recidivism rates. The New Criminal Code has attempted to incorporate a more humane approach by introducing alternative sanctions, such as community service and supervised sentencing. However, its implementation still faces challenges, including a lack of understanding and institutional readiness among law enforcement agencies. This study recommends adopting a more balanced sentencing approach by optimizing rehabilitative and restorative justice measures. Alternative punishments, such as community service and rehabilitation for specific offenders, should be strengthened to reduce reliance on imprisonment. Additionally, policies should be more victim-oriented, with clearer mechanisms for restitution and compensation. Thus, Indonesia’s sentencing system can become more effective in achieving justice, deterrence, and social rehabilitation. Keywords: Sentencing, Criminal Justice System, Legal Effectiveness, Restorative Justice.]]>
