<![CDATA[Abstract This study aims to analyze legal protection for consumers in used motorcycle purchase transactions in Ketapang Regency. The research background is the numerous cases of consumer losses due to purchasing used motorcycles without official documents or with conditions not in accordance with the agreement. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to clear information, safety, comfort, and compensation if the goods received do not match the agreement.The research method used is an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with consumers and used motorcycle sellers, as well as document studies related to consumer protection regulations. The study results show that both consumers and business actors have minimal knowledge of their rights and obligations under the Consumer Protection Law. Consumers often find themselves in a weak position, making them vulnerable to unfair sales practices.Legal protection efforts for consumers include the obligation of business actors to provide accurate and transparent information, give consumers the opportunity to test the motorcycle, and provide compensation in the event of a loss. However, in practice, many business actors do not fulfill these obligations, highlighting the need for stricter government oversight and increased legal awareness among the public.In conclusion, a synergistic effort between the government, business actors, and consumers is needed to create safe, fair, and legally compliant used motorcycle transactions in Ketapang Regency.Keywords: Legal Protection, Consumers, Used Motorcycle Sales, Ketapang Regency, Consumer Protection Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Kabupaten Ketapang. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen akibat pembelian motor bekas tanpa dokumen resmi atau dengan kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, keselamatan, kenyamanan, dan kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan penjual motor bekas serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban sesuai undang-undang perlindungan konsumen masih sangat minim. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga rawan menjadi korban praktik jual beli yang tidak adil.Upaya perlindungan hukum bagi konsumen meliputi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji motor, serta memberikan kompensasi jika terjadi kerugian. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.Kesimpulannya, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk menciptakan transaksi jual beli motor bekas yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Motor Bekas, Kabupaten Ketapang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
