<![CDATA[AbstrakPERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan kasus keluhan kulit akibat penggunaan kosmetik tidak aman sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi atas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk Skincare berbahaya di Kota Pontianak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Adapun rumusan masalah "Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak serta rumusan masalah lainnya adalah "Bagaimana penerapan sanksi hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?", yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitianadalah analisa data kualitatif.Hasil dari penelitian yang dicapai, bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen Skincare di Kota Pontianak membutuhkan pendekatan secara sistematis yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif. Sistem perlindungan konsumen yang efektif harus mampu mengikuti perkembangan industri kosmetik sambil tetap menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat serta berdasarkan data yang didapatkan dari BPOM Kota Pontianak, Penerapan sanksi hukum dilakukan melalui dua jalur utama: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mencakup pemberian peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana melibatkan proses hukum melalui tahap Pro Justicia, penuntutan produsen dan distributor, serta potensi pidana kurungan dan denda sesuai regulasi yang berlaku. Kata Kunci: Skincare, Perlindungan Hukum, Sanksi Hukum, BPOM Kota Pontianak ABSTRACTCONSUMER PROTECTION ON THE CIRCULATION OF SKINCARE CONTAINING HAZARDOUS INGREDIENTS IN PONTIANAK CITY Data from the Pontianak City Health Office shows an increase in cases of skin complaints due to the use of unsafe cosmetics by 15% in the last two years. This phenomenon indicates the urgency of consumer protection against the circulation of dangerous Skincare products in Pontianak City. Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection guarantees consumer rights to safety in consuming goods and/or services.As for the formulation of the problem "How is Legal Protection for consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", this research aims to describe and analyze the legal protection available to consumers on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak and the formulation of another problem is "How is the application of legal sanctions to increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak?", which this research aims to analyze the application of legal sanctions that can increase consumer protection on the circulation of Skincare containing hazardous ingredients in Pontianak. This research uses empirical juridical research methods, namely by analyzing the gap between the applicable legal rules (das sollen) and practices in the field (das sein). The nature of this research is descriptive. The data analysis used for research is qualitative data analysis.The results of the research achieved, that legal protection for Skincare consumers in Pontianak City requires a systematic approach that is not merely reactive, but proactive. An effective consumer protection system must be able to keep up with the development of the cosmetics industry while still ensuring public safety and health. Based on data obtained from BPOM Pontianak City, the application of legal sanctions is carried out through two main channels: administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions include giving written warnings, withdrawing products from circulation, freezing distribution licenses, and revoking business licenses. While criminal sanctions involve legal proceedings through the Pro Justicia stage, prosecution of producers and distributors, as well as potential imprisonment and fines in accordance with applicable regulations. Keywords: Skincare, Legal Protection, Legal Sanctions, BPOM Pontianak City.]]>
