Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Mahasiswa dalam Edukasi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar Maharani, Ni Made Dwi; Arsawati, Ni Nyoman Juwita
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.9723

Abstract

Narkotika menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di kalangan remaja dan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui diversi hadir sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa diversi dapat digunakan sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian kasus tindak narkotika anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris lapangan dengan pendekatan Undang-Undang, Kasus, serta fakta-fakta di lapangan. Data dikumpulkan melalui analisis berkas perkara dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Denpasar berhasil dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana narkotika. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, seperti tercapainya kesepakatan diversi antara pihak-pihak yang terlibat, terlaksananya program diversi sesuai dengan rencana, dan adanya perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik setelah diversi. Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran untuk mempertahankan keberhasilan implementasi diversi, seperti memperkuat koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan edukasi dan sosialisasi pelaksanaan diversi kepada masyarakat, serta mengembangkan program diversi yang mengedepankan kepentingan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pelaksanaan diversi di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian anak pelaku tindak pidana narkotika. Diversi yang berhasil diharapkan dapat membantu anak-anak pelaku tindak pidana narkotika untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang produktif
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI TINDAKAN DALAM UPAYA MENGATASI PRISON OVERCAPACITY Maharani, Ni Made Dwi; Arsawati, Ni Nyoman Juwita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.795

Abstract

ABSTRAKKelebihan kapasitas narapidana (prison overcapacity) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan per tahun 2025, dengan presentase hunian mencapai 188% dari kapasitas ideal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan sistem pemidanaan di Belanda dan Inggris, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling dapat menjadi solusi progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Kajian ini juga menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis dalam penerapan sanksi tindakan. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, sanksi tindakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkelanjutan. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat.Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi tindakan di Indonesia berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi prison overcapacity secara berkelanjutan.Kata Kunci: Sanksi tindakan, Prison overcapacity, Keadilan restoratif