Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Aaf Farhiyanti; Ibnudin Ibnudin; Abd. Muin
JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Syariah Economics and Finance
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jsef.v3i2.43

Abstract

Bank syariah adalah bank yang berlandaskan sesuai dengan prinsip- prinsip syariat islam, karna mayoritas penduduk di indonesia ini muslim jadi bank syariah diciptakan sebagai wajah baru bank yang berlandaskan sesuai dengan syariat islam. bank syariah yang menjadikan harapan menjadi energi baru dalam perekonomian nasional, pada program pemerintah dalam meningkatkan sektor pembangunan usaha kecil mikro dan menengah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank syariah ini memeiliki pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana membantu dalam masyarakat yang memiliki usaha dan dimana bisa menyalurkan pinjaman modal untuk memulai usahanya. Kredit Usaha Rakyat sangat membantu kalangan masyarakat yang mau melakukan usaha yang belum memiliki modal yang belum cukup. Penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman dan bagaimana peran Perbankan Syariah dalam meningkatkan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman. Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu mekanisme pembiyaan kredit usaha rakyat (KUR) ini melalui beberapa tahapan pembiyaan diantaranya proses pengajuan yang meliputi syarat-syarat dan pengajuan pembiyaan seperti BI Checking, Trand Checking, Ceklink, Kelengakapan data ,Survay,Tahapan Analisis, Akad Pembiyaan,  Proses Pencairan dan Pengawasan. dalam penerapan pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayau Sudirman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayau Sudirman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran perbankan syariah dalam meningkatkan usaha mikro dengan memberikan pembiyaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan modal tambahan dalam menjalankan usahanya dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya.
Renewal of Islamic Family Law Based on Maqāṣid Al-Syarī’ah: A Model of Family Protection in the Digital Era Ibnudin Ibnudin; Samud Samud; Afif Muamar
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 13, No 2 (2026): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v13i2.55407

Abstract

Digital transformation has changed family interaction patterns and given rise to various new legal issues, such as digital-based violence, privacy violations, child exploitation, online infidelity, and cybercrime, which have not been fully accommodated in Islamic family law. This study aims to analyze the relevance of the maqāṣid al-syarī’ah as a basis for reforming Islamic family law and to formulate a model of family protection that is responsive to the challenges of the digital era. The study uses a normative legal research method with a conceptual approach, a statutory approach, and a maqāṣid al-syarī’ah approach. Data sources were obtained through a literature review of the Qur’an, hadith, laws and regulations, and contemporary Islamic legal literature. The results of the study indicate that maqāṣid al-syarī’ah has strong relevance as a paradigm for reforming Islamic family law because it is oriented towards protecting the public interest through the principles of ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-’aql, ḥifẓ al-nasl, and ḥifẓ al-māl. The findings propose a five-pillar maqāṣid al-syarī’ah-based reform model: protecting digital rights, strengthening Islamic digital literacy, safeguarding children, regulating spousal digital rights, and securing family finances through safe, Sharia-compliant transactions.